Aktivis Tagih Janji DPRD Jombang Soal Revisi Tunjangan dan Perlindungan Buruh
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji--
BACA JUGA:Bentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum, DPRD Jombang Siapkan Payung Regulasi
Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah hasil sidak gabungan pemerintah ke PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), salah satu perusahaan plywood di Jombang. Berdasarkan temuan lapangan, perusahaan tersebut disebut masih melakukan pembayaran gaji karyawan secara dicicil, sehingga menimbulkan keluhan di kalangan pekerja.
Lutfi menegaskan, DPRD harus mengawal penyelesaian masalah tersebut hingga tuntas. “Buruh adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kalau mereka diperlakukan tidak adil, maka pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab moral untuk turun tangan,” ujarnya.
BACA JUGA:Tinjau Kinerja, Komisi B DPRD Jombang Hearing Bersama Perumda Panglungan
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh hasil pertemuan tersebut. “DPRD sepakat untuk mengevaluasi sistem transportasi dewan. Semua akan kita bahas agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,” kata Hadi, Selasa, 14 Oktober 2025.
Terkait persoalan buruh PT SGS, Hadi memastikan akan ada langkah tegas dari DPRD.
“Setelah dilakukan sidak, kami akan memanggil pihak-pihak terkait, baik dari perusahaan maupun instansi teknis, untuk mencari solusi penyelesaian gaji karyawan yang dicicil. Hak buruh harus tetap dipenuhi,” tegasnya.(war)
Sumber:
- Share:
