Aktivis Minta Audit Menyeluruh Proyek Tugu Rp 1 Miliar di Bandarkedungmulyo

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Proyek pembangunan tugu senilai Rp1 miliar di Kecamatan Bandarkedungmulyo dalam pekerjaan yang kurang maksimal dalam perencanaan mengakibatkan ambruknya ornamen ACP ( Aluminium Composite Panel ) menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Jombang Sidak Proyek Tugu Rp 1 Miliar yang Roboh di Bandarkedungmulyo

Mini Kidi--

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai kejadian tersebut sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Jombang terkait kualitas pembangunan.

Aan Anshori menyampaikan rasa syukur karena insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, ia menegaskan bahwa kejadian itu sangat berbahaya dan berpotensi fatal apabila menimpa warga.

“Bersyukur tidak ada korban. Bisa dibayangkan kalau ornamen itu menimpa masyarakat, sangat membahayakan,” tegas Aan.

BACA JUGA:Rumah Greenhouse Ganja di Mojongapit Jombang Dikira Kosong Bertahun-tahun

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi sinyal kuat dari alam untuk menguji kualitas proyek bernilai miliaran rupiah itu. Ia menilai, tanpa adanya angin kencang, masyarakat tidak akan pernah mengetahui kualitas bangunan yang sebenarnya.

“Alam memberikan sinyal kuat. Kalau tidak ada angin, bagaimana masyarakat bisa menguji kekuatan bangunan itu. Kita tidak mungkin tahu kualitasnya,” ujarnya.

Aan menyebut kejadian ini sebagai alarm merah bagi Bupati dan Wakil Bupati Jombang agar tidak main-main dalam proyek pembangunan. Ia menilai sejak awal pembangunan tugu tersebut tidak menyasar persoalan mendasar masyarakat.

“Dari dulu saya mengkritik, bangunan miliaran rupiah seperti ini sebenarnya tidak menyentuh problem masyarakat. Saya juga sudah menduga sejak awal akan ada potensi masalah pada kualitas bangunannya,” katanya.

BACA JUGA:Polisi Gerebek Rumah Budidaya Ganja di Mojongapit Jombang

Ia mengaku heran karena hingga kini belum ada respons yang jelas dari Bupati Warsubi maupun Wakil Bupati Salmanuddin Yazid. Menurutnya, kepala daerah seharusnya menunjukkan kepekaan dengan menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas buruknya kualitas bangunan.

“Harusnya bupati dan wakil bupati minta maaf kepada masyarakat. Ini soal kepekaan terhadap kualitas pembangunan. Kalau dibiarkan, ini membuat masyarakat semakin tidak percaya pada kepemimpinan daerah,” tegas Aan.

Sumber: