Raih Dua Penghargaan, Kemendagri Apresiasi Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima penghargaan.--
JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional, kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri RI
Bekerjasama dengan salah satu media nasional, Kemendagri melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian diantaranya penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.
BACA JUGA:UMKM Award 2025, Cara Pemkot Malang Semangati Pelaku Usaha
Mini Kidi--
Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.
Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 % melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 %, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.
BACA JUGA:Unggul, Pemkot Malang Raih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan 2025
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin 1 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah Daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi.
Mendagri mendasari itu dari semakin kompleks nya tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Tersangka Korupsi Aset Pemkot Malang Titipkan Uang Pengganti ke Kejari
“Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” ujarnya.
Mendagri juga menambahkan pihaknya ingin terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah,” sambungnya.
Sumber:
- Share:
