LBH Surabaya Layani 245 Kasus Sepanjang 2023
Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah menyampaikan catatan akhir tahun di kantornya Jalan Kidal, Tambaksari, Kamis, 28 Desember 2023.-Oskario Udayana-
SURABAYA, MEMORANDUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menerima permohonan layanan Bantuan Hukum sebanyak 245 kasus atau pengaduan terhitung sejak 1 Desember 2022-30 November 2023.
Hal itu, disampaikan Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah dalam rilis akhir tahun di kantornya Jalan Kidal, Tambaksari, Kamis, 28 Desember 2023.
BACA JUGA:LBH Surabaya Terima Pengaduan 20 Perusahaan soal THR
Menurut Wachid, jumlah tersebut relatif turun dari tahun sebelumnya, yang membuat pengaduan atau konsultasi hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Surabaya.
Adapun penerima manfaat dari layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Surabaya sepanjang 2023, sebanyak 2.368 orang yang terdiri dari laki-laki 844 orang dewasa, 1.065 perempuan dewasa, 252 anak laki-laki, dan 207 anak perempuan.
BACA JUGA:YLBHI-LBH Surabaya dan DPW FSPMI Bentuk Posko THR Keagamaan
"Klien meliputi masyarakat dan kelompok masyarakat yang diwakili keluarganya," ungkap Wachid.
Sebaran klien, sebagian besar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya adalah warga Surabaya sebanyak 178 kasus. Kemudian disusul Sidoarjo sebanyak 13 kasus, dan warga luar Provinsi Jatim sebanyak 13 kasus.
BACA JUGA:LBH Surabaya Tolak Kebijakan Pembebasan Napi Koruptor Beralasan Covid-19
"Selebihnya adalah warga yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.
Untuk jenis masalah hukum, perdata 150 kasus terbanyak dikonsultasikan terkait dengan kredit macet serta wanprestasi, sepanjang 2023 membuktikan jika kasus tentang keperdataan, baik kredit macet dan tidak mampu membayar cicilan rumah serta utang piutang.
BACA JUGA:Massa Pro dan Kontra Tambang Tumpang Pitu Saling Adang di LBH Surabaya
Kasus tersebut, menurut Wachid diperlukan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hukum perdata, mengingat permasalahan utang piutang bisa berdampak terhadap permasalahan lain, seperti adanya pengusiran dari tempat tinggal yang ditempati perusahanaan-perusahaan atau bank badan usaha milik negara (BUMN) maupun bank swasta.
Selain kasus keperdataan, Wachid memaparkan sebanyak 35 kasus pidana dikonsultasikan kepada LBH Surabaya adalah kejahatan kesusilaan (pemerkosaan, pelecehan kepada perempuan dan anak).
Sumber:
- Share:
