Target Retribusi Parkir Jeblok, Komisi B Sebut Faktor Ketidakmampuan Dishub Mengendalikan Jukir

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud. -Arif Alfiansyah-
"Misalnya jukir dikasih target per satu titik Rp 100 ribu, oleh jukir cuma disetorkan uang Rp 100 ribu itu. Padahal pengggua jasa parkir jumlahnya lebih dari itu. Sementara kalau hujan uang parkir tidak disetorkan, alasan jukir karena tidak dapat uang dari parkir, " ungkapnya.
BACA JUGA:Jukir Nakal Tarik Parkir Mahal Masih Marak, Tercatat 64 Pengaduan Warga dalam 4 Bulan
Untuk mengatasi masalah ini, Komisi B mendesak dishub untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir dan mengambil tindakan tegas terhadap jukir yang melanggar aturan.
"Harusnya begitu terget tidak tercapai harus ada evaluasi dan dicari sebabnya, pada waktu diskusi di komisi B saya sudah kasih tahu salah satu penyebab itu tadi, jika jukir jukir mengendalikan dishub, bukan dinas perhubungan yang mengendalikan jukir, " tandasnya.
Pihaknya juga menyoroti masih suburnya praktik jukir liar. Menurutnya, keberadaan jukir liar bukan hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
BACA JUGA:7 Titik Parkir di Surabaya Terapkan Transaksi Pembayaran Cashless
Padahal, potensi titik parkir di kota kita ini sangat besar. Sayangnya, belum semua potensi tersebut digarap secara maksimal oleh dishub. Masih banyak area parkir yang luput dari pengawasan, sehingga menjadi lahan subur bagi jukir-jukir liar untuk beroperasi.
"Masih marak jukir jukir liar, masih banyak potensi parkir yang tidak tersentuh," tambahnya.
Ia menjelaskan kendala lain di lapangan dalam pemenuhan target tersebut. Pelaksanaan parkir nontunai yang telah dicanangkan sejak tahun di tahun lalu ternyata tak berjalan semulus yang diharapkan.
BACA JUGA:Dishub Validasi Data Baru Lokasi Parkir dan Penyesuaian Setoran
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kurangnya kepatuhan para jukir terhadap kebijakan tersebut.
"Di era digital seperti sekarang, sistem transaksi non tunai banyak dilakukan. Namun, para jukir masih enggan beralih ke sistem pembayaran QRIS," ungkapnya.
BACA JUGA:Bayar Parkir Non Tunai Resmi Berlaku di Surabaya
Ia menduga, di balik alasan teknis seperti kesulitan menggunakan QRIS atau alasan banyak pengguna jasa parkir memilih menggunakan tunai, sebenarnya para jukir khawatir akan berkurangnya pendapatan mereka jika transaksi dilakukan secara non-tunai.
"Mereka lebih suka menerima pembayaran tunai karena seringkali ada uang seliweran (tambahan) yang didapat dari selisih pembayaran," tambahnya.
Sumber: