Kadin Jatim Berharap Freeport Beri Privilage untuk UMKM dan Pengusaha Lokal

SURABAYA, MEMORANDUM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin ) Jatim Adik Dwi Putranto berharap PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan privilege bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pengusaha lokal Jatim, khususnya Gresik untuk menjadi vendor Smelter PTFI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik.

BACA JUGA:Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Sidoarjo Bedah Rumah dan Bagi Bansos di Kalijaten Taman 

Harapan tersebut menyusul sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi UMKM dan pengusaha lokal untuk  bermitra karena menggunakan standar internasional. Apalagi yang melakukan seleksi adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTFI.

BACA JUGA:RSUD Surabaya Selatan dan Utara Rencana Dibangun Tahun Depan 

“Kami sudah berkomunikasi dengan manajemen Freeport. Karena manajemen Freeport ini untuk prakualifikasi sudah menstandarkan dan ada pihak ketiga yang bertugas melakukan seleksi. Kami memang ada kesulitan saat masuk di sistem mereka. Semoga Freeport bisa menjembatani dengan memberikan privilege kepada UMKM dan pengusaha lokal Jatim, khususnya Gresik,” ujar Adik Dwi Putranto, Selasa 25 Juni 2024.

BACA JUGA:889 Kendaraan Operasional Pemkot Surabaya Dilelang, Diganti Kendaraan Listrik 

Adik menandaskan, komitmen Freeport untuk merangkul UMKM dan pengusaha lokal harus dibuktikan dengan memberi kemudahan dan pendampingan. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan untuk memenuhinya.

“Jadi kalau ada kurangnya dalam persyaratan ada yang mengarahkan,” katanya.

BACA JUGA:Destinasi Wisata Lamongan Siap Sambut Pengunjung Libur Sekolah 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Kabupaten Gresik Mohammad Choiril Rizal agar pengusaha lokal lebih diperhatikan, khususnya yang berlokasi di wilayah Ring 1 yang terdiri dari 9 desa dan Ring 2 yang meliputi Kabupaten Gresik.

BACA JUGA:Opsgab TIMPORA Minahasa Tenggara Cek Izin Keimigrasian WNA 

Ia mengaku memang telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport, tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Selain itu, kerjasama atau MoU secara tertulis dengan Kadin Gresik juga belum dilakukan.

BACA JUGA:HUT Ke-6 Memorandum.co.id, Support dari PT Terminal Teluk Lamong Surabaya dan PT Terminal Petikemas Surabaya 

“Kalau MoU khusus antara Freeport dengan Kadin belum ada. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kami sudah beberapa kali urun rembuk dengan Freeport Indonesia bersama Pemda Gresik untuk melakukan klusterisasi UMKM yang bisa diakomodir, seperti mamin,” ujar Rizal, panggilan akrab Mohammad Choiril Rizal.

BACA JUGA:Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ziarah dan Tabur Bunga di TMP WR Supratman 

Ada sekitar 100 lebih UMKM dan pengsuaha lokal yang sudah dikumpulkan dan dikurasi, mulai dari UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin) ataupun kontraktor. Tetapi memang untuk menjadi vendor Freeport itu tidak mudah, mereka standar internasional.

“Kami juga menyadari hal itu oleh karena itu kami berharap, ada privilage dari Freeport agar pengusaha lokal lebih diperhatikan,” katanya.

Selain UMKM mamin dan konstruksi, Rizal juga berharap Freeport mau membeli bahan baku yang dibutuhkan dari produksi lokal. Karena sebenarnya banyak bahan baku yang dibutuhkan Smelter PTFI dalam proses produksi seperti  batu kapur dan dolomit tersedia di Gresik, Lamongan dan Tuban.

BACA JUGA:Jadilah Pahlawan Kebaikan, PT PLN (Persero) UIP JBTB Gelar Donor Darah Tahunan di Kompleks Ketintang 

“Harapan kami ini juga bisa dikerjasamakan,” tandasnya.

Menurut Rizal, Smelter PTFI harus mampu memberikan efek positif yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian di Gresik. Oleh karena itu ia mengimbau Freeport membeli lahan di JIIPE dan tidak menyewanya agar Pemda Gresik mendapatkan retribusi. Apalagi Presiden telah memberikan kode untuk memperpanjang kontrak Freeport.

“Karena terus terang saja KEK itu dampak langsungnya pada pemerintah daerah sangat kecil sebab semua perijinan dihandle dari pusat. Harapan kami ketika kontrak diperpanjang, maka smelter Freeport membeli lahan yang ada di JIIPE agar Pemda mendapatkan retribusi pajak,” katanya.

BACA JUGA:Cegah Penyembunyian Aset Kepailitan, BHP Surabaya Ajak Stakeholder di Palangka Raya Bersinergi 

Terkait penyerapan tenaga kerja, ia mengapresiasi karena hari ini Freeport sudah mengakomodir tenaga kerja dari Gresik. Di Gresik, terangnya, mempunyai Perda bahwa tenaga lokal perusahan yang ada di Gresik minimal berjumlah 60 persen.

Dan sejauh ini Kadin juga telah menyiapkan SDM lokal supaya sesuai dengan kebutuhan industri di area JIIPE melalui pelaksanaan program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diamanatkan Presiden Jokowi dalam Perpres nomor 68/2022.

Dalam pelaksanaannya, Kadin Gresik yang didukung oleh Kadin Jatim bersama Pemkab dan stakeholder lain telah mendirikan Rumah Vokasi dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Gresik untuk melakukan penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.

BACA JUGA:Bakti Religi hingga Bedah Rumah, Warnai HUT Ke-78 Bhayangkara 

“Dan hari ini kami mengapresiasi Freeport karena warga Gresik yang diterima sudah lebih dari 60 persen," pungkasnya. (*)

Sumber: