Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Malang, Fraksi DPRD Kota Malang Sampaikan Catatan Kritis

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun 2024.--
MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Sejumlah catatan disampaikan Fraksi DPRD Kota Malang saat rapat paripurna dalam agenda Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2024, di gedung DPRD Kota Malang, Senin 24 Maret 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita didampingi para pimpinan dan anggota DPRD. Hadir pula Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.
BACA JUGA:Usai Dikoyak Kericuhan, Perbaikan DPRD Kota Malang Capai Rp100 Juta
Mini--
Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat merespon LKPJ Wali Kota Malang tahun 2024. Seperti fraksi PKB yang disampaikan Arif Wahyudi menyebutkan sejumlah catatan. Diantaranya terkait dengan 3 pasar di Kota Malang, yakni Pasar Blimbing, Pasar Gadang dan Pasar Besar Malang (Matahari).
Kemudian, masalah trotoar yang sering beralih fungsi jadi PKL maupun parkir serta persoalan banjir, termasuk penanganan sampah dan beberapa masalah lain.
“Untuk sampah, harus ditangani mulai hulu hingga hilir. Jika tidak, beberapa tahun mendatang, TPS pun juga bisa terbatas," terang Arif Wahyudi saat menyampaikan pandangannya.
BACA JUGA:Fraksi DPRD Kota Malang Sampaikan Pandangan Kritis 4 Raperda
Catatan lain, juga disampaikan dari Fraksi PDIP. Terkait dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya.
Sedang PKS, memberikan apresiasi kinerja. Pasalnya, telah mendapatkan banyak penghargaan. Bahkan secara berturut turut. Namun demikian, tetap memberikan catatan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan sejumlah catatan disampaikan adalah padangan umum fraksi.
“Ya ini kan pendapat para fraksi. Nantinya akan didalami di komisi-komisi. Selanjutnya untuk rekomendasi di pansus," jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot-DPRD Kota Malang Sepakat Optimalkan PAD
BACA JUGA:Rakyat Pro Demokrasi Suarakan Perdamaian di Depan Gedung DPRD Kota Malang
Sumber: