Pemkot Surabaya Berencana Blokir Ribuan KK Siluman, Komisi A: Harus Ada Solusi

Pemkot Surabaya Berencana Blokir Ribuan KK Siluman, Komisi A: Harus Ada Solusi

Josiah Michael, anggota Komisi A DPRD Surabaya--

SURABAYA, MEMORANDUM - Komisi A DPRD Surabaya turut menyoroti rencana pemerintah kota yang akan melakukan penonaktifkan 61.750 kartu keluarga (KK) siluman alias tercatat namun tidak bertempat tinggal sesuai KK.

Secara umum, legislatif setuju dengan kebijakan tersebut. Tujuannya baik. Yakni, untuk menertibkan warga terkait data kependudukan. Akan tetapi, pemkot diminta memberikan solusi. Sebab warga menghadapi beberapa kesulitan saat ingin pindah KK.

“Pada prinsipnya saya setuju dengan penonaktifan ini, karena untuk mendisiplinkan masyarakat kita terhadap data kependudukan. Tetapi ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dari pemkot,” kata Josiah Michael, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Senin, 10 Juni 2024.

Berdasarkan keluhan yang diterimanya, banyak warga yang tak dapat pindah alamat dikarenakan bukan karena kemauan mereka. Melainkan ada masalah-masalah yang menghadang.

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Tertibkan KK Bermasalah

Seperti misalnya, warga tersebut kontrak atau kos namun pemilik tempat tinggal tidak mengizinkan alamatnya untuk dipakai. Kasus seperti ini, kata Josiah, jumlahnya banyak.

“Atau warga yang tinggal di perumahan dan belum terbentuk RT/RW sendiri, sehingga mereka harus masuk ke wilayah tetangga mereka,” ungkapnya.

Masalah lain yakni, banyak warga yang merasa dipalak oleh oknum RT/RW. Bahkan ditarik pungutan Rp1 juta per kepala jika ingin pindah KK. Hal ini sangat disayangkan dewan.

“Tentu pungli yang masih eksis terjadi ini memberatkan, sehingga mereka tidak pindah. Belum lagi yang berdomisili di apartemen. Banyak pemilik apartemen juga kesulitan mencari RT/RW bahkan terkesan malas karena khawatir dengan adanya pungutan-pungutan semacam ini,” terangnya.

BACA JUGA:Ribuan Aset Pemkot Surabaya Berhasil Diamankan, 5.309 Register Tanah Telah Bersertifikat

Josiah mengaku sering menemukan adanya pungli tersebut. Sebab ada banyak masyarakat yang mengadukan secara langsung kepada dia.

“Jadi saya harap ketika akan memblokir KK, pemkot sudah menyediakan solusi bagi masyarakat kita,” tuntas politisi PSI ini.(bin)

Sumber: