SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Pemkot Surabaya bersama Forkopimda menyepakati integrasi pengendalian inflasi, digitalisasi, dan inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6 persen, Senin, 15 Desember 2025.
Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting yang digelar di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Mini Kidi--
Rapat mempertemukan Tim Pengendali Inflasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh tim tersebut merupakan satu kesatuan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Tiadakan Pesta Tahun Baru di Balai Kota
Eri menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan berbasis data mulai dari pemetaan neraca komoditas hingga harga di tingkat produsen.
“Inflasi dijaga melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi, sehingga ketersediaan stok dan kewajaran harga dapat diawasi di lapangan,” ujar Eri.
Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum penting untuk mencegah penimbunan dan permainan harga.
BACA JUGA:Razia 14 Hari, Pemkot Surabaya dan Kepolisian Gulung 112 Jukir Liar
Dalam forum tersebut terungkap kinerja ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia tercatat 85,6 persen, realisasi investasi mencapai Rp40,48 triliun, dan angka kemiskinan turun menjadi 3,5 persen.
Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 5,5 persen.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Pemkot Perketat Pengawasan Pangan Jelang Lonjakan Permintaan Nataru
Namun Eri menegaskan angka tersebut belum mencerminkan potensi maksimal Surabaya sebagai gerbang ekonomi Indonesia Timur.
“Target tahun depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen,” tegasnya.
Eri mengakui masih terdapat kendala validasi data pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait ekspor-impor.
BACA JUGA:Proyek Box Culvert Jetis Seraten Molor Terganjal Utilitas, Pemkot Targetkan 19 Desember Tuntas
Pemkot Surabaya bersama BI dan OJK berkomitmen memperkuat validasi data agar potensi ekonomi riil dapat terpetakan secara akurat.
Sinergi lintas sektor tersebut mendapat apresiasi dari OJK karena sejalan dengan agenda nasional pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (alf)