BPK RI Mulai Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2025 di Kanwil Kemenkum Jatim

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menjadi salah satu entitas uji petik dalam pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BACA JUGA:Kemenkum Jatim Kawal Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi

Kegiatan entry meeting yang digelar di Aula Raden Wijaya, Kamis 13 November 2025, menandai dimulainya proses pemeriksaan dan dihadiri oleh jajaran BPK RI, Tim Biro Keuangan Kementerian Hukum, serta pejabat pengelola keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil.

Mini Kidi--

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara Kanwil dan Tim Pemeriksa BPK untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siap Fasilitasi Pendaftaran 8.494 Merek Kolektif untuk KDMP se-Jatim

Ia menegaskan bahwa Kanwil berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dukung yang akurat dan tepat waktu.

BACA JUGA:Serahkan SK 22 PPPK, Kakanwil Kemenkum Jatim Dorong Peningkatan Kinerja Pegawai

Haris menyampaikan bahwa pagu awal anggaran Kanwil Tahun 2025 sebesar Rp 60,68 miliar mengalami penyesuaian menjadi Rp 36,57 miliar hingga triwulan ketiga. Hingga akhir triwulan tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 22,51 miliar atau 61,56 persen dari pagu efektif, dan meningkat menjadi Rp 27,28 miliar atau 74,59 persen per 12 November 2025.

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Dorong Digitalisasi Layanan Pertanahan, Kakanwil Kemenkum Jatim Siap Bersinergi

Sementara itu, realisasi DIPA BPHN tercatat baru mencapai 52,35 persen, disebabkan penutupan sementara aplikasi SIDBANKUM pada Juli hingga September 2025.

BACA JUGA:Yasonna Laoly Pimpin Kunjungan Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kanwil Kemenkum Jatim

“Meski ada dinamika teknis, kami terus melakukan evaluasi triwulanan untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kinerja anggaran,” ujar Haris.

BACA JUGA:Kemenkum Jatim Dukung UMKM di IFBC 2025 dengan Layanan Kekayaan Intelektual

Sumber: