Wali Kota Pasuruan Paparkan Penurunan Angka Kemiskinan saat Audiensi dengan BPK RI
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memaparkan penurunan angka kemiskinan.--
PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kota Pasuruan menggelar audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Jumat 26 September 2025.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memaparkan capaian Kota Pasuruan dalam menekan angka kemiskinan.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Bersama Polres Perkuat Pos Kamling dan KOMPAK
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2010 tercatat 15,70 ribu jiwa atau 7,90 persen, dan menurun hingga tahun 2025 menjadi 12,83 ribu jiwa atau 6,18 persen.
“Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kota Pasuruan berhasil kita tekan. Ini hasil kerja bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang terus bergerak dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Mini Kidi--
Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pemberian bantuan sosial, program Grebek Stunting, hingga penyediaan Sekolah Rakyat sesuai amanat pemerintah pusat.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Lanjutkan Penyaluran Bansos Daerah untuk 724 KPM
“Saya bersyukur Kota Pasuruan menjadi uji petik dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan BPK. Tentu pemerintah bekerja atas dasar koordinasi, dan kita juga membuat regulasi terkait TKPKD,” tambahnya.
Mas Adi juga menekankan pentingnya peran TKPKD dalam memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai arah pembangunan.
“Fungsi TKPKD adalah mengoordinasikan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, memantau realisasi program, hingga memastikan kebijakan berjalan selaras dengan RPJMD. Dengan begitu, program tidak tumpang tindih dan hasilnya lebih terukur,” paparnya.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Gelar 'Raya Run' untuk Dorong Ekonomi Kreatif dan UMKM
Ia turut menyampaikan besaran anggaran yang sudah disiapkan Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2025.
“Total anggaran untuk penanganan kemiskinan tahun ini sebesar Rp103,2 miliar atau 10 persen dari APBD. Anggaran ini dijalankan oleh 14 perangkat daerah dengan 79 subkegiatan yang fokus pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Deklarasi Merajut Persatuan
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan optimistis dapat memperkuat koordinasi, mempercepat program pemberdayaan, serta memastikan bantuan sosial dan ekonomi tepat sasaran.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kota Pasuruan dan Pelaksana Tugas Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Sumber:
- Share:
