Soal Jalan Rusak, Masyarakat Ancam Blokade Akses Waduk Wonorejo

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ratusan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo menggeruduk Pemkab TULUNGAGUNG dan Kantor DPRD pada Senin 7 September 2026.

Masyarakat yang tergabung dalam komunitas Loro Siji Loro Kabeh (212) ini membawa sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan umum.

Mulai dari transparansi penggunaan pajak, pembangunan jalan selingkar wilis, hingga masalah paguyuban pencak silat yang dinilai tidak memberikan efek jera pada pelaku kerusuhan antar kelompok silat.

BACA JUGA:Temui Pendemo, Bupati Tulungagung Janji Kawal Tuntutan Perbaikan Jalan Selingkar Waduk Wonorejo

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan Pemkab Tulungagung, sekitar 20 perwakilan masyarakat diterima oleh Sekda Kabupaten Tulungagung dan sejumlah Kepala OPD di forum tertutup yang digelar di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung.

Mini kidi--

Ditemui usai mengikuti forum tersebut, Ketua Umum 212, Rahmat Putra Perdana alias Dana, mengaku kecewa dengan ketidak hadiran Plt Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD Tulungagung dalam forum ini.

BACA JUGA:Warga Kaligentong Curhat ke DPRD Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Janji Perjuangkan Listrik dan Jalan Rusak

Walaupun pertanyaan pihaknya seputar penggunaan pajak dan beberapa hal lainnya sudah dijawab dalam forum itu, namun tetap saja baginya ketidak hadiran kepala daerah merupakan hal yang krusial.

“Saya mau tanya, pembayaran PBB itu dibagikan ke desa berapa? Dan tadi sudah dijawab, namun tetap saja kemana pak Plt Bupati dan Ketua DPRD yang ingin kami temui namun tidak ada,” ucap Dana.

Dana menyebut, hal utama yang menjadi tuntutan sebagian besar masyarakat adalah soal kelanjutan pembangunan jalan selingkar Wilis, terutama sisi Utara yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan.

BACA JUGA: Jalan Rabat Beton Wonorejo Rampung Lebih Cepat, Ahmad Baharudin Apresiasi Sinergi TNI dan Warga

Dirinya menyebut, jawaban Sekda soal keterbatasan Pemkab Tulungagung yang terkendala keputusan Kementrian Kehutanan soal pembangunan jalan tersebut, bukanlah hal yang tidak ada solusinya.

Apalagi menurutnya, ada mekanisme koordinasi antara masyarakat dengan DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Kehutanan.

Sumber: