Resolusi Kota Layak Anak Surabaya 2025: Kolaborasi Bottom-Up Perlindungan Anak di Surabaya

Berikutnya, melakukan penjangkauan sekolah ramah anak dan karakter berintegritas bagi sekolah sekolah SMA sederajat yang berada dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi. Hingga melakukan sinergi maupun kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jatim terhadap penerapan sekolah ramah anak.

“Serta melakukan penerapan disiplin melalui sekolah kebangsaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya kepada anak-anak SMA sederajat sebagai bagian pelaksanaan kota layak anak,” jelasnya.

BACA JUGA:Profil AKBP Muhammad Ridwan yang akan Emban Jabatan Baru sebagai Wakapolrestabes Surabaya

Oleh sebab itu, agar program ini berjalan efektif, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua pihak. Misalnya, pertemuan rutin antara satgas, pekerja sosial, dan pihak sekolah untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, penghargaan bagi lingkungan yang aktif menjaga anak-anak dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat.

“Disiplin positif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui sekolah kebangsaan hendaknya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, program disiplin dan tanggung jawab yang dirancang, sebagai bagian bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua, masyarakat dan selama menjalani proses itu dianggap sebagai bagian dari proses belajar di sekolah,” tegasnya.

Terakhir, kolaborasi bottom-up dalam perlindungan anak bukan sekadar gagasan, tetapi kebutuhan yang mendesak. Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi model kota layak anak yang tidak hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi juga memberdayakan masyarakat di akar rumput.

“Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, perlindungan anak yang paripurna dapat terwujud, memastikan bahwa setiap anak di Surabaya tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia,” pungkasnya. (rio)

Sumber: