Fraksi Golkar Dorong Pemprov Bentuk BUMD Pangan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim membentuk BUMD Pangan. Upaya ini, untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan bagi rakyat Jatim. Salah satunya adalah suport pemerintah terkait progran makan siang gratis.

BACA JUGA:Fraksi Golkar Kawal Dana Cadangan untuk Pilkada

Ketua Fraksi Partai Golkar, Pranaya Yudha Mahardhika menyampaikan, rekomendasi itu dilontarkan Fraksi Golkar pada saat pengesahan APBD 2025, untuk membentuk BUMD Pangan. Program ini untuk memenuhi isiasi pemerintah pusat mengenai program makan siang gratis, dan bisa langsung dirasakan rakyat Jatim. Ia menyebutkan, anggaran program yang  diusulkan bisa berputar di Jatim. 

“Khusus makan siang gratis, anggaran triliunan rupiah bisa mengangkat potensi ekonomi kerakyatan di Jatim,” tandas Yudha.

BACA JUGA:Fraksi Golkar Bongkar Posisi Anggota, Sabron Diganti Sri Hartatik

Politisi muda Partai Golkar ini, menyampaikan kebutuhan BUMD Pangan ini, untuk mengawal suplai yang cukup. 

“BUMD Pangan nanti akan menyangah kebutuhan yang akan melindungi stok pangan masyarakat Jatim,” tegas dia.

BACA JUGA:Fraksi Golkar Berjuang Tingkatkan Manfaat Obat Tradisional

Selain itu, isu pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan, membutuhkan suport pangan. Salah satu wilayah paling dekat dengan potensi sumber pangan yang lengkap dan kuat adalah Jatim. 

BACA JUGA:Fraksi Golkar Kawal Instruksi Induk Partai

“Ingat IKN tidak mempunyai lumbung  pangan. Potensi ini, harusnya bisa ditangkap Pemprov Jatim untuk bisa memenuhi potensi sumber pangan di IKN nanti,” tegas Yudha yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.

Sebab wilayah IKN, hanya memiliki perkebunan sawit dan batu bara. Tentunya potensi ini, lanjut Yudha harus menjadi inisiasi Pemprov Jatim menguatkan diri memenuhi kebutuhan pangan untuk warga lokal, maupun kebutuhan IKN mendatang. 

BACA JUGA:Sarmuji Minta Kinerja Fraksi Golkar Lebih Optimal

“Kita punya BUMD Pangan ada tiga keuntungan, bisa memenuhi persiapan kebutuhan pangan untuk Jatim sendiri, kedua, untuk kebutuhan pangan di DKI Jakarta, dan berikutnya bisa memenuhi kebutuhan pangan di IKN. Potensi ini, harusnya dilirik Pemprov Jatim untuk bisa meningkatkan PAD,” tutup Yudha. (day)

Sumber: