Anggota Legislatif Gadaikan SK, Pengamat Politik: Sistem Politik yang Mahal

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Ironi mendalam mewarnai awal masa jabatan anggota DPRD terpilih. Tak lama setelah dilantik, sejumlah anggota DPRD diketahui menjaminkan surat keputusan (SK) mereka di bank untuk memperoleh pinjaman. Fenomena ini jadi sorotan, terutama implikasinya terhadap kinerja sebagai wakil rakyat.

BACA JUGA:Belasan Anggota DPRD Surabaya Cairkan SK hingga Rp 2 Miliar

Umar Sholahuddin, pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) memberikan analisis mendalam terkait fenomena ini. Menurutnya, tindakan menjaminkan SK sebagai jaminan pinjaman merupakan cerminan dari dampak buruk 'high cost democracy' atau tingginya biaya politik di Indonesia. 

"Ini sebenarnya efek domino (lanjutan) dari wajah demokrasi elektoral kita high cost democracy. Sistem demokrasi elektoral kita yang berbiaya tinggi. Demokrasi model kayak gini nyedot finansial yang super besar," kata Umar kepada memorandum.co.id. 

BACA JUGA:Netizen Digemparkan Temuan Bungkusan Kain Pocong Berisikan Foto Anggota DPRD Surabaya Juliana Evawati

Proses kampanye yang sarat dengan persaingan ketat dan membutuhkan biaya besar seringkali memaksa calon legislatif untuk menanggung utang yang cukup besar. Ketika terpilih, mereka merasa terbebani untuk melunasi utang kampanye secepat mungkin. Akibatnya, mereka mengambil langkah-langkah yang terkadang tidak rasional, seperti menjaminkan SK . 

"Pasca terpilih, para anggota legislatif sebagian besar harus utang modal pileg kemaren dari gadai SK sebagai anggota legislatif terpilih. Kondisi ini memang tak bisa dihindarkan, dan rutin dilakukan para anggota legislatif terpilih. Anggota legislatif dihadapkan pada sikon yang terpaksa, " paparnya. 

BACA JUGA:Golkar Usulkan 3 Nama Isi Kursi Pimpinan DPRD Surabaya, Diumumkan Pekan Ini

Umar juga menyoroti bagaimana beban utang ini lebih terasa bagi anggota legislatif dari kalangan menengah ke bawah. Sementara mereka yang memiliki modal finansial yang kuat mungkin tidak terlalu terbebani. 

BACA JUGA:Kurang Optimal Jalankan RPJMD, IMM Beri Rapor Merah ke Pemkot dan DPRD Surabaya

"Bagi kalangan anggota legislatif the have alias tajir mungkin tak masalah. Tapi akan jadi masalah bagi anggota legislatif yang modal finansialnya pas-pasan.  Apalagi harus gadaikan apa saja yang dimiliki untuk modal Pemilu, " jelasnya. 

BACA JUGA:Berhasil Pertahankan Pucuk Pimpinan DPRD Surabaya, Fraksi PDI-P Potong Tumpeng

Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan. Pasalnya, para anggota DPRD memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, jika mereka terbelit utang, konsentrasi mereka untuk menjalankan tugas-tugas legislatif bisa saja terganggu.

BACA JUGA:50 Anggota DPRD Surabaya Periode 2024-2029 Dilantik, Adi Sutarwijono Harap Kinerja Makin Meningkat

Sumber: