Kemendagri Soal Pokir Dewan, Politisi Golkar Usulkan Solusi

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar berharap ada solusi terkait usulan penggunaan kegiatan kedewanan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khususnya terkait kegiatan pokok pikiran (pokir) terhadap kebijakan anggota dewan. Sehingga dalam menjalanankan tugas, para wakil rakyat tidak terjebak pada masalah persoalan  hukum  yang sama.  

Freddy menyampaikan meski 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berasal dari daerah pilihan berbeda-beda. Namun secara kebijakan bisa menjalankan fungsinya diseluruh daerah pilihan. “Karena fungsi dan peranan pada seluruh wilayah Jawa Timur,” sebut Freddy.

BACA JUGA:KPK Tetapkan 21 Tersangka Pokir DPRD Jatim

Politisi yang juga pakar hukum pemerintahan ini, menjelaskan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, wilayah kerjanya ada di provinsi, tetapi terkait dengan pokir sesuai azas kepatuhan dan kepantasan. “Karena anggota DPRD terpilih dari dapil masing-masing, prioritas pokir ada di dapil masing-masing,” tandas  alumnus doktor Unair ini.

Karena itu, kegiatan kedewanan seperti program kesejahteraan rakyat boleh dilakukan menyeluruh di 14 dapil. “Kecuali aturan atau kebijakan itu dirubah. Artinya harus ada solusi dari kementerian dalam negeri. Dan terpenting kebijakan itu benar benar menyentuh ke rakyat di semua dapil,” tutup Freddy.

BACA JUGA:Sidang Suap Hibah Pokir APBD Jatim, Jaksa KPK Hadirkan 2 Pejabat Pemprov

Pelaksana tugas Sekjen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjenpol Tomsi Tohir mengingatkan, para wakil rakyat untuk para anggota DPRD  berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. "Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan," ujarnya tegas.

Sebelumnya DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Kegiatan ini diikuti 120 wakil rakyat Jawa Timur yang  menjalani masa orientasi yang digelar Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA:Jaksa Hadirkan Lima Saksi di Sidang Sahat dalam Kasus Dana Hibah Pokir

Orientasi selain diikuti DPRD Provinsi Jawa Timur, juga mengundang DPRD DKI Jakarta, DPRD Provinsi Sumatra Barat, di ballroom Mercure Ancol, Selasa 3 hingga Jumat 5 September 2024. (day)

Sumber: