Fraksi PDIP Jatim Komitmen Kawal Kebijakan Daerah Berpihak pada Rakyat Kecil

Dalam hal percepatan pengurangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan Kata Yordan, menekankan pentingnya kebijakan afirmasi spasial, terutama untuk wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.

“Angka kemiskinan perdesaan di Jatim masih 13,12%, jauh di atas rata-rata provinsi. Harus ada perlindungan sosial adaptif dan basis data terpadu yang mendukung,” ucapnya.

BACA JUGA:HUT Ke-52, PDIP Jatim Dukung Megawati Kembali Ketua Umum

Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah Pansus yang menempatkan ketahanan pangan rakyat sebagai prioritas. Menurutnya, konversi lahan pertanian produktif yang terus terjadi harus segera diantisipasi melalui penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengembangan lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat.

“Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan KP2B, lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujarnya.

BACA JUGA:Gerindra Jatim Silaturahmi Politik dengan PDIP Jatim, Ada apa?

Lebih lanjut, Yordan menekankan pentingnya konsistensi penerapan prinsip money follow program dalam penganggaran. Dengan demikian, belanja daerah benar-benar difokuskan pada program strategis yang memberikan dampak langsung bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

“Selama ini penganggaran masih dominan pemerataan administratif antardaerah, padahal harusnya fokus pada dampak langsung,” imbuhnya.

BACA JUGA:Melalui Sisi Kemanusiaan, Politisi PDIP Jatim Edi Tarmidi Widjaja Jaring Pemilh dari Elemen Madura

Sementara itu dalam aspek pemberdayaan kelompok rentan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya indikator ketahanan keluarga dalam RPJMD sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis komunitas. Meski demikian, Yordan menilai perlu ada perhatian lebih untuk kelompok pemuda dan UMKM.

“Data BPS 2023 menunjukkan angka perkawinan anak masih 5,6% pada usia 16–18 tahun. Ini butuh intervensi serius berbasis komunitas,” tegasnya.

BACA JUGA:PDIP Jatim : Tidak ada KTA Atas Nama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Yordan pun berharap seluruh catatan dan rekomendasi ini dapat diakomodasi secara konsisten dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, memberdayakan kelompok rentan, dan memacu pertumbuhan yang inklusif,” pungkasnya. (day)

Sumber: