PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur menyatakan sikap resmi atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 8 November 2025.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah tersebut.

Mini Kidi--

“Kami, jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim menerima informasi pada Jumat 7 November 2025 sore bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” terang Said Abdullah.

BACA JUGA:Ditangkap KPK, Kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Capai Rp6,3 Miliar Tanpa Utang

Ia menegaskan, partainya menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

BACA JUGA:Bupati Ponorogo Sempat Hadiri Kegiatan KPK Sebelum Terjaring OTT

PDI Perjuangan Jatim, lanjut Said, juga menjunjung tinggi independensi KPK sebagaimana amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputeri.

“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, sehingga tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan

DPD PDI Perjuangan Jatim, kata Said, menilai bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan melukai amanah yang diberikan kepada penyelenggara negara.

“Oleh sebab itu kami mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK,” ucapnya.

BACA JUGA:Pasca Kabar OTT KPK, Rumah Dinas Bupati Ponorogo Dipenuhi Wartawan

Atas peristiwa penangkapan tersebut, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo karena kader partainya belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” kata Said.

BACA JUGA:KPK Dikabarkan OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

Ia menambahkan, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi partai untuk memperbaiki sistem pembinaan kader dan proses rekrutmen kepala daerah agar lebih transparan serta berbiaya politik rendah.

“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem agar tidak berbiaya mahal yang bisa memicu praktik korupsi,” tutup Said Abdullah.

Sumber: