Fraksi PDI Perjuangan Berharap Pansus Lahirkan Langkah Konkret Perbaiki Tata Kelola Kinerja BUMD
Fuad Benardi.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya.
Anggota pansus akan meninjau ulang model bisnis dan efektivitas investasi yang dilakukan masing-masing perusahaan daerah. Hasil evaluasi dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalitas manajemen, dan memastikan setiap BUMD memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat. Desakan itu disampaikan anggota Tim Pansus BUMD dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi.
BACA JUGA:Fraksi PDI-P DPRD Jatim Dorong Pemerintah Susun Grand Design Pariwisata untuk Dongkrak PAD
Mini Kidi--
Fuad menegaskan, Fraksi yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan akan menelaah BUMD dan anak perusahaannya terkait kinerja serta laporan keuangan,” tandas Fuad.
Lanjut anggota dewan Jatim asal daerah pilihan (dapil) Kota Surabaya ini, pihaknya ingin membedah kenapa setoran dividen dari BUMD ini masih rendah. “Dari sembilan BUMD yang dimiliki Jatim, kontribusinya belum optimal. Dibandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki struktur BUMD serupa, setoran dividennya bisa dua kali lipat,” ujar Fuad.
Ada BUMD yang omzetnya besar, tapi keuntungannya rendah, bahkan di bawah 10 persen. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” sebutnya.
Di tengah upaya efisiensi APBD, BUMD seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang kuat. “Bukan justru membebani,” tambahnya.
Selain rendahnya dividen, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya tunggakan setoran laba dari beberapa BUMD sejak 2022 hingga 2024, termasuk permasalahan pengelolaan utang dan penundaan pembayaran dividen kepada pemerintah daerah. Menurut Fuad, hal itu menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal di tubuh perusahaan daerah.
BACA JUGA:Harga Pupuk Turun 20 Persen, PDIP Jatim Harap Kesejahteraan Petani Meningkat
Fuad menilai, Pemprov Jatim perlu mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang terus merugi atau tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Ia menyarankan agar BUMD yang tidak produktif dipertimbangkan untuk direstrukturisasi, digabungkan, atau bahkan dilikuidasi jika tidak memiliki prospek usaha.
“Kalau ada BUMD atau anak usaha yang terus merugi dan tidak memberi manfaat ekonomi bagi daerah, lebih baik ditutup saja. Tapi bagi yang kinerjanya baik, seperti Bank Jatim atau BUMD air bersih yang sudah menunjukkan peningkatan, perlu diperkuat dan diperluas kontribusinya,” katanya.
Sumber:
- Share:
