LSBU Gapeknas Kembali Beroperasi, Targetkan 1.000 Sertifikasi Perusahaan Konstruksi di Jatim

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) milik Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeknas) kini resmi beroperasi kembali setelah sempat dibekukan.

BACA JUGA:Kontraktor Lokal di Blok Cepu Berlatih dan Berbagi Pengalaman untuk Tingkatkan Daya Saing

Mini Kidi--

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gapeknas Jawa Timur, Baso Juherman, menyampaikan bahwa keberadaan LSBU sangat vital untuk eksistensi dan keberlanjutan usaha para pelaku jasa konstruksi.

“Tanpa Sertifikat Badan Usaha (SBU), perusahaan tidak bisa mengikuti lelang proyek baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Inilah urgensi sertifikasi yang harus disadari seluruh pelaku usaha,” tegasnya, Senin 7 Juli 2025.

BACA JUGA:Roda Mobil Milik Kontraktor Digerinda, Jan Hwa Diana Dilaporkan ke Polisi

Lisensi LSBU PT. Gapeknas Infrastruktur diterbitkan oleh LPJK dengan Nomor Registrasi 10/LisensiLSBU/LPJK/VII/2025. Lisensi ini berlaku selama tiga tahun, hingga 1 Juli 2028. Dengan lisensi ini, Gapeknas dapat menyelenggarakan proses sertifikasi untuk klasifikasi Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, hingga spesialisasi tertentu dalam skala kecil, menengah, hingga besar.

BACA JUGA:PEPC JTB Gelar General Safety Talk Bersama Kontraktor Mitra Kerja untuk Penguatan Budaya K3

Gapeknas Jatim telah menyusun strategi untuk memperkuat pelayanan dan pemberdayaan anggotanya. Strategi tersebut mencakup sosialisasi tata cara administrasi sertifikasi, kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kerja, hingga penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan.

“Target kami bukan hanya secara kuantitatif 1.000 perusahaan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan legalitas anggota di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” papar Baso.

BACA JUGA:Terowongan Bawah Tanah Joyoboyo Bocor Usai Diresmikan, DPRD Desak Kontraktor Bertanggung Jawab

Sebagai asosiasi resmi di bawah naungan Garda Pembangunan Nasional, Gapeknas berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ekosistem jasa konstruksi yang tertib, legal, dan kompetitif.

Sumber: