SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat penolakan keras dari internal PDI Perjuangan.
BACA JUGA:Songsong Indonesia Emas 2045, PDI-P Surabaya dan TMP Gelar Pelatihan Kepemimpinan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai langkah tersebut merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia yang telah dibangun dengan semangat kedaulatan rakyat.
Mini Kidi--
Politisi senior yang akrab disapa Buleks ini menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah ruang sakral bagi masyarakat untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Menurutnya, menghapus pemilihan langsung sama saja dengan menutup pintu bagi warga untuk mengenal dan menilai calon pemimpin mereka secara objektif.
“Kalau pemilihan ini ditarik kembali ke legislatif, artinya kita mempersempit ruang demokrasi. Keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak nantinya hanya akan ditentukan oleh segelintir elite di parlemen," ujar Buleks, Jumat 30 Januari 2026.
BACA JUGA:Kader PDI-P Serukan Dialog dan Solusi Terkait Normalisasi Sungai Kalianak
Sebagai tokoh yang juga menjabat di jajaran Dewan Kehormatan partai, Buleks menekankan pentingnya menjaga prinsip one man, one vote.
Ia berargumen bahwa legitimasi seorang wali kota atau bupati akan jauh lebih kuat jika mandatnya diberikan langsung oleh rakyat, bukan hasil kompromi di kursi DPRD.
BACA JUGA:Hari Sumpah Pemuda Ke-97, Ketua Fraksi PDIP Surabaya Ajak Gen Z Jadi Benteng Pancasila
Dirinya meyakini bahwa sistem demokrasi langsung memiliki sisi positif yang sangat krusial. Yakni kemampuannya melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional yang ideal dan teruji di lapangan.
Menurutnya, pilihan rakyat yang murni selalu berhasil memunculkan figur berprestasi. Seperti misalnya, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sukses menembus level nasional, hingga Ganjar Pranowo yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat Jawa Tengah.
BACA JUGA:Rayakan HUT Ke-53, PDIP Surabaya Tegaskan Politik Berideologi dan Tolak Pilkada Lewat DPRD
"Banyak nama-nama kepala daerah lain yang menjadi bukti nyata bahwa Pilkada langsung mampu menyaring pemimpin yang bekerja nyata untuk rakyat sebelum akhirnya berkiprah di panggung nasional," tegasnya.
Menanggapi alasan klasik mengenai tingginya biaya politik dan potensi politik uang dalam Pilkada langsung, Buleks memberikan solusi yang lebih mendidik.