Akademisi Nilai Pilkada Tak Langsung Lebih Hemat dan Minim Gejolak Sosial

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Sejumlah akademisi menilai wacana perubahan desain pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari efisiensi anggaran, stabilitas sosial, hingga penguatan peran partai politik.

Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai pilkada tidak langsung jauh lebih hemat dibandingkan pilkada langsung.

Mini Kidi--

Menurutnya, biaya logistik, pencetakan surat suara, hingga distribusi ke daerah terpencil dapat ditekan secara signifikan.

“Dari sisi anggaran, pilkada tidak langsung jelas lebih efisien. Penyelenggaraannya juga lebih sederhana karena hanya melibatkan anggota DPRD, bukan jutaan pemilih,” kata Surokim dalam diskusi bertema desain demokrasi lokal di Surabaya, Sabtu 31 Januari 2026.

BACA JUGA:Sebut Pilkada Langsung Lahirkan Tokoh Nasional Ideal, Buleks Serukan Tolak Mekanisme via DPRD

Surokim  juga menilai mekanisme tersebut dapat menguatkan kembali peran partai politik melalui proses kaderisasi yang lebih serius.

Meski demikian, Surokim menyarankan agar pilkada tidak langsung hanya diterapkan untuk pemilihan gubernur.

Sementara itu, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch. Mubarok Muharam menilai pilkada tidak langsung berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Rayakan HUT Ke-53, PDIP Surabaya Tegaskan Politik Berideologi dan Tolak Pilkada Lewat DPRD

Menurutnya, pilkada langsung kerap memicu pembelahan sosial hingga ke tingkat akar rumput.

Namun, ia melihat adanya sisi positif berupa peningkatan akuntabilitas DPRD sebagai pihak yang memilih kepala daerah.

“Apabila dilihat secara teori, DPRD tidak bisa lepas tangan. Ketika kepala daerah bermasalah, rakyat bisa menuntut DPRD sebagai pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya.

BACA JUGA:Demokrat Dukung Prabowo Ikut Menentukan Sistem Pilkada ke Depan

Selain itu, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Prof Falih Suaedi menekankan bahwa tantangan utama bukan semata memilih model pilkada.

Ia menegaskan, yang terpenting adalah memastikan sistem politik mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik.

BACA JUGA:Polres Pasuruan Selidiki Dugaan Penyelewengan Anggaran Pilkada 2024, Saksi Diperiksa

“Yang terpenting adalah bagaimana sistem yang dipilih mampu melahirkan kebijakan publik yang adil dan rasional,” pungkasnya. (ain)

Sumber: