Wali Kota Madiun Singgung Soal Efisiensi Kantor DPD Golkar, Sarankan untuk Kegiatan Sosial
Wali Kota Madiun, Maidi mengikuti rapat paripurna, Jumat 8 Agustus 2025. (Dok. Pemkot Madiun)-Moch Adi Saputro-
MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Madiun, Maidi menyinggung keberadaan Kantor DPD Partai Golkar Kota Madiun di Jalan DI Panjaitan yang diketahui masih menjadi aset milik Pemerintah Kota Madiun.
BACA JUGA:BPR Bank Daerah Kota Madiun Berhasil Bangkit, Wali Kota Maidi Beri Apresiasi
Hal itu ia sampaikan saat rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan APBD 2025, Jumat 8 Agustus 2025.
Mini Kidi--
Dalam kesempatan tersebut, Maidi menilai kantor milik partai berlambang pohon beringin itu memiliki lahan cukup luas namun jarang dimanfaatkan secara maksimal.
"Partai Golkar itu luas sekali. Kurang lebih 2.000 sekian (meter). Kantornya luas tidak pernah, jarang digunakan. Kalau itu efisiensi, alangkah baiknya kantor itu disumbangkan untuk kegiatan sosial," katanya.
BACA JUGA:Wali Kota Madiun: ASN Tidak Boleh Kikuk-Kikuk, Komandannya Aturan
"Apakah dapur makanan bergizi (MBG, red) atau untuk pendidikan. Toh kantor itu tanahnya milik pemerintah daerah. Ini akan lebih bagus dan lebih efisien. Ini sangat saya tunggu," kata Maidi.
BACA JUGA:TPA Winongo Madiun Jadi Wisata, Wali Kota Maidi Pastikan Pekerja Tetap Dipekerjakan
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bisa menjadi bentuk efisiensi yang nyata dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Maidi juga mengajak seluruh pihak untuk lebih mengutamakan kepentingan publik dalam pengelolaan aset daerah agar penggunaannya tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi warga.
BACA JUGA:Pendapatan Daerah Madiun Diproyeksi Turun Rp 33,9 Miliar, Wali Kota Optimis PAD Naik
"Sehingga kita tidak hanya diklaim dokumen, dan tidak diklaim hanya seolah-olah pemerintah daerah tidak efisien. Itu hal-hal yang perlu kita sikapi, rakyat Madiun biar tahu," imbuhnya.
BACA JUGA:BKAD Madiun Segel Kios Penunggak Sewa, Wali Kota Ancam Serahkan ke Kejaksaan
Diketahui pernyataan Wali Kota itu menanggapi Pemandangan Umum soal permintaan Fraksi Partai Golkar agar Pemkot Madiun komitmen efisiensi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan, bukan hanya diklaim dalam dokumen. (adi)
Sumber:
- Share:
