BKAD Madiun Segel Kios Penunggak Sewa, Wali Kota Ancam Serahkan ke Kejaksaan

MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun menyegel belasan kios aset Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun pada Selasa 8 Juli 2025. 

Tindakan tegas ini diambil karena para penyewa belum melunasi biaya sewa sejak tahun 2023. Ini sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami pasangi stiker untuk menarik aset karena mereka tidak membayar retribusi di tahun 2023 dan 2024," tegas Kepala BKAD Kota Madiun, Sudandi.

Data yang dihimpun menunjukkan, setidaknya ada 11 kios yang menunggak sewa. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi Pemkot Madiun diperkirakan mencapai Rp 68.125.000.

Meski demikian, Sudandi mengaku masih memberikan kesempatan terakhir bagi para penunggak untuk melunasi kewajiban mereka. Jika peringatan ini tak juga diindahkan, pihaknya tak segan untuk melanjutkan perkara ke ranah hukum.

"Kami keluarkan surat teguran terakhir. Di situ, kami cantumkan ada sanksi administrasi untuk mengembalikan aset Pemkot. Kemudian, ada sanksi pidana penjara selama tiga bulan atau denda tiga kali pembayaran," tegas Sudandi.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun, Maidi, juga telah mengamini adanya puluhan kios yang tak kunjung membayar sewa, menjadi temuan BPK. Untuk itu, ia langsung terjun ke lapangan guna menarik kembali aset tersebut.

"Jangan salahkan saya, saya menjalankan aturan yang ada. Sesuai dengan rekomendasi BPK," ujar Maidi saat meninjau kios-kios di kawasan Bogowonto Culinary Center Kota Madiun, Senin (7/7).

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Sebab, jika aset tidak segera dikembalikan ke Pemkot, maka aparat penegak hukum (APH) yang akan langsung turun tangan.

"Kalau dia masih ngeyel, yang ngurusin sudah bukan saya. Langsung kejaksaan," pungkas Maidi.(aji)

 

Sumber: