Komisi D DPRD Surabaya Kawal Pembangunan Tiga SMPN Baru, Nasib Sekolah Swasta Jadi Perhatian

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menambah jumlah sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang merata dan gratis bagi warganya.

 BACA JUGA:Wali Kota Eri Pantau Posko SPMB SMPN 6 Surabaya, Pastikan Sistem Digitalisasi Berjalan Lancar

Pada tahun 2025, pembangunan tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru telah dimulai di kawasan Medokan Ayu, Warugunung, dan Tambak Wedi.

Mini Kidi-- 

Meskipun demikian, realisasi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan pembangunan lima sekolah baru setiap tahunnya.

BACA JUGA:Bhabinkamtibmas Polsek Tandes Sigap Bantu Siswa SMPN 26 Menyeberang Jalan 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, mengonfirmasi bahwa rencana awal untuk membangun lima sekolah terkendala masalah pembebasan lahan di dua lokasi yang direncanakan.

"Sesuai kesepakatan dalam RPJMD, kita menargetkan penambahan lima sekolah setiap tahun. Tahun ini terealisasi tiga karena dua lokasi lainnya terkendala lahan, salah satunya di wilayah Surabaya Barat," ujar Akmar diwawancarai memorandum.co.id.

BACA JUGA:Polsek Benowo Beri Motivasi Siswa SMPN 61 Jelang Kelulusan, Jauhi Balap Liar dan Narkoba 

Ia menegaskan bahwa Komisi D akan terus mengawal komitmen tersebut. Penambahan sekolah negeri ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa pendidikan dasar harus gratis.

Tujuannya adalah agar warga Surabaya tidak lagi mengalami kesulitan dan stres saat mencari sekolah untuk anak-anak mereka.

BACA JUGA:Dugaan Pungutan Wisuda Rp 1,15 Juta di SMPN 1 Surabaya, Dewan Pendidikan Soroti Miskomunikasi 

"Harapan kita, sejalan dengan putusan MK dan amanat UUD 1945, warga Surabaya bisa bersekolah dengan tenang dan gratis. Ini adalah gol utama kami," tambahnya.

Di sisi lain, Akmar menekankan pentingnya analisis mendalam sebelum membangun sekolah negeri baru. Analisis ini mencakup data jumlah penduduk, angka kelulusan siswa SD, dan keberadaan sekolah swasta di sekitarnya.

BACA JUGA:Kepala SMPN 1 Surabaya Bantah Pungutan Jutaan Rupiah untuk Acara Pelepasan Siswa 

Hal ini dilakukan untuk memastikan sekolah-sekolah swasta, terutama yang menyasar kelas menengah ke bawah, tidak gulung tikar akibat persaingan dengan sekolah negeri.

"Kami sangat memperhatikan nasib sekolah swasta. Harus ada analisa agar sekolah swasta ini tidak tersaingi. Kami juga sedang membahas skema ke depan, apakah swasta akan dibantu biayanya atau ada opsi merger, sehingga warganya tetap gratis bersekolah," jelasnya.

Progres pembangunan tiga sekolah baru di Surabaya Utara dan Timur tersebut akan terus diawasi oleh legislatif.

BACA JUGA:Alumni SMPN 13 Surabaya Bagikan Takjil di Gayungsari Barat  

"Progresnya yang tiga ini sekolah baru ini sudah ada pembangunan, kita kawal terus, " ujar legislatif dari Fraksi Golkar ini.

Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga didorong untuk memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama SMP yang jumlahnya masih timpang dibandingkan lulusan SD setiap tahunnya.

BACA JUGA:Polsek Karangpilang Gencar Lakukan Pembinaan Siswa SMPN 24 Surabaya 

"SMP terutama ya karena yang jadi masalah tiap tahun itu kan SMP karena jumlahnya timpang dengan jumlah lulusan SD yang begitu banyak. Jadi permasalahan semuanya mau gratis, mau dekat, " pungkasnya. (alf)

Sumber: