Sampaikan LKPj 2023, Pj Bupati Jombang: Serapan APBD Capai 92,75 Persen

"Terakhir belanja transfer teralisasi sebesar Rp 597.780.753.109," paparnya. 

BACA JUGA:DPRD Jombang Ingatkan Proyek Jalan Gus Dur, Jangan Terulang Molor

Sugiat mengungkapkan, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2023, terdapat 35 urusan. Rinciannya yakni, 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang. 

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Jombang Bahas Dua Raperda Inisiatif dan R-APBD 2024

”Adapun secara teknis, urusan-urusan tersebut dilaksanakan oleh seluruh OPD,” ungkapnya. 

BACA JUGA:Anggota DPRD Jombang Ajak Warga Banjardowo Pahami Pancasila

Menurut Sugiat, kinerja tahun 2023 merupakan kinerja yang positif. Hal ini merupakan kinerja bersama karena norma-norma yang telah disepakati dan patuhi bersama pada pranata anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan daerah. 

BACA JUGA:DPRD Gelar Paripurna Pidato Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wabup Jombang

“Pada hakekatnya merupakan format keputusan politik yang dirumuskan dan diputuskan antara legislatif dan eksekutif,” tukasnya. 

BACA JUGA:DPRD Jombang Gelar Paripurna Jawaban Bupati Terkait Tiga Raperda Partisipatif

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi membeberkan, bahwa DPRD Jombang segera melakukan pembahasan. Selain itu, wakil rakyat akan mengagendakan paripurna untuk memberikan rekomendasi. 

BACA JUGA:Reses Cawu Dua, Anggota DPRD Jombang Siap Perjuangkan Semua Aspirasi Masyarakat

"Minggu depan LKPj ini nanti akan dibahas di masing-masing komisi untuk memberikan rekomendasi yang akan dipakai oleh pemerintah daerah sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan kedepan,” bebernya. 

BACA JUGA:Paripurna DPRD Jombang, Fraksi-Fraksi Soroti Program Pemkab yang belum Terlaksana

Mas'ud menjelaskan, setiap OPD nantinya akan diberi catatan rekomendasi dari anggota dewan. Baik terkait infrastruktur, kesehatan, kebijakan pemerintah dan lainnya. Diantaranya terkait banyaknya keluhan masyarakat soal rusaknya insfratruktrur jalan. 

Sumber: