Gedung SMAN Kota Pahlawan Tak Merata, Gejolak Tiap Penerimaan Siswa
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prjanggono --
SURABAYA, MEMORANDUM - Kebutuhan tambahan untuk sekolah SMAN di Surabaya sangat mendesak. Mengingat, sampai sekarang ini pemerintah masih memberlakukan sistem zonasi dalam proses rekrutmen siswa baru.
Jumlah SMAN di Kota Surabaya ada sebanyak 22 unit. Adapun SMKN ada 8 unit. Dari jumlah itu, ternyata SMAN banyak berada di wilayah Kecamatan Genteng. Yakni, ada enam SMAN dan satu SMKN. Adapun jumlah kecamatan se-Kota Surabaya ada sebanyak 31 kecamatan.
Beberapa kecamatan yang wilayahnya tidak ada SMAN antara lain Gunung Anyar, Gubeng, Mulyorejo, Sukomanunggal, Benowo dan beberapa kecamatan lain.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prjanggono mengatakan, saat ini Pemprov Jawa Timur bersama pihak legislatif sedang bersama menggodok Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur. Dimana didalamnya berisikan kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan rakyat.
BACA JUGA:Di Dapil Jatim II, PKB Raih 2 Kursi DPRD Jatim
"Fraksi Golkar sudah memberikan masukan agar keberadaan SMAN yang menjadi kewenangan Propinsi di Kota Surabaya ditambah. Surabaya sangat membutuhkan sekali mengingat sistem zonasi masih diperlukan," jelas Blegur Prijangono, Selasa 27 Februari 2024.
Menurut Blegur, penambahan SMAN tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan SDM sejak dini di Surabaya."Kalau realisasinya bisa saja dilakukan pembangunan fisik dengan menambah sekolah negeri,” kata dia.
Solusi lain bisa memberikan subsidi dengan merubah status sekolah menjadi negeri. “Tentunya yang dinilai pantas untuk didirikan sekolah tersebut,"jelasnya.
Blegur lalu mencontohkan dikawasan Benowo Surabaya sangat kurang adanya sekolah negeri tingkat SMA diwilayah tersebut.
“Perlu sekali di wilayah tersebut didirikan sekolah negeri tingkat sma karena disana kurang jika masih diberlakukan sistem zonasi dalam rekrutmen siswa,"jelasnya.
Keterbatasan jumlah SMA/SMK negeri di Kota Surabaya, kerap memicu persoalan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Banyak siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Sebagai solusinya, pemerintah setempat tengah merancang pembangunan SMA/SMK negeri baru.(day)
Sumber: