KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi, Potong Dana Insentif Pegawai Hingga 30 Persen

JAKARTA, MEMORANDUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono (AS), sebagai tersangka kasus pemotongan dana insentif.

Insentif tersebut seharusnya diterima oleh pegawai BPPD Sidoarjo atas perolehan pajak sebesar Rp 1,3 triliun yang dikumpulkan selama tahun 2023.

BACA JUGA:KPK OTT di Sidoarjo, Pejabat Terjaring, Segel Ruangan

Penetapan tersangka tersebut di umumkan dalam konferensi pers penahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Februari 2024. Ia terlihat mengenakan rompi tersangka KPK, sementara tangannya sudah diborgol.

BACA JUGA:Kronologi Penggeledahan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Buntut OTT Pegawai BPPD

"KPK menetapkan dan mengumumkan satu orang tersangka baru, yaitu AS, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers tersebut.

Ali menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Ari Suryono dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa Siska Wati (SW), Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama.

BACA JUGA:KPK Tetapkan Kasubag Umum BPPD Jadi Tersangka OTT di Sidoarjo

Keterlibatan Ari Suryono terkait dugaan korupsi dimulai saat ia memerintahkan Siska Wati untuk menghitung dana insentif yang diterima oleh pegawai BPPD Sidoarjo. Ia juga meminta Siska menghitung potongan dana insentif tersebut untuk kepentingan pribadinya.

BACA JUGA:Bupati Sidoarjo Pastikan Pelayanan di BPPD Berjalan Normal

"Potongan tersebut berkisar antara 10 hingga 30 persen dari jumlah insentif yang diterima," ungkap Ali.

Dalam upaya menutupi perbuatannya, Ari Suryono meminta Siska Wati untuk menyerahkan uang potongan insentif secara tunai. Mereka berdua bekerja sama dengan bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

BACA JUGA:Profil Ari Suryono yang Jabat Kepala BPPD Sidoarjo, Kini Terjaring OTT KPK

"Pada tahun 2023, SW berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar," tambah Ali.

Sumber: