Serba-serbi Modal dalam Perseroan Terbatas (PT) Terbaru

CEO & Founder PT TOP Legal Group Anis Tiana Pottag, S.H., M.H., M.Kn. M.M. --
e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-
hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen
j. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU PT
Dikarenakan dalam sebuah PT salah satunya harus memiliki modal. Maka dalam UU PT sendiri terdapat pengaturan khusus terkait modal. Dalam UU PT dikenal istilah modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Dalam pasal 31 UU PT, modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
Besaran modal dasar perseroan dalam UU PT paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Tetapi ketentuan pasal 32 UU PT diubah melalui UU Cipta Kerja menjadi:
1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pasal 3 berbunyi Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sejak UU Cipta Kerja, perseroan terbatas tidak harus memiliki modal minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tetap modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang
Sumber: