Pers Harus Mengambil Posisi yang Tegas, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim Bicara Panjang Lebar di Podcast

“Yang paling sederhana di jurnalistik ada undang-undang pers hal ini menguatkan justru menguatkan. Kalau undang-undang ITE kan mengancam, dan mengawasi. Undang-undang penyiaran juga mengawasi. Kalau undang-undang pers justru memberikan kekuatan kepada pers itu sendiri. Kepada profesi ini sendiri,” jelasnya.

Pers juga harus mampu melakukan edukasi kepada publik. Konseweksinya pers harus cerdas dan berwawasan luas supaya masyarakat bisa memahami. 

 

“Pers juga sebagai watch dog (kontrol sosial) tidak boleh karena kedekatan hubungan tidak melakukan fungsi itu,” tegasnya.

Item memberikan contoh antara rumah sakit dan dokter jelas mempunyai fungsi yang berbeda. Begitu juga antara perusahaan media dan jurnalis. Media adalah entitas bisnis dan harus berpenghasilan.

“Tapi jurnalis produknya harus punya aturan. ada tahapan dan regulasi yang mengatur. Dalam satu sisi, perusahaan entitas bisnis.  Tapi produk jurnalistisnya harus independent,” paparnya.

Terkait di tahun politik yang tentunya pers akan bersentuhan dengan calon-calon presiden, caleg, bupati, wali kota hingga gubernur, Perusahaan media harus menetapkan fire wall atau pagar yang jelas.

“Tidak masalah jika ada salah satu calon yang berhubungan dengan medua tapi sifatnya advetorial. Profiling calon, dan program-programnnya tapi harus tegas, itu domiannya advertising,” urainya.

Jangan sampai kata Item, ada Perusahaan media yang menkondisikan salah satu calon dengan aksi tulisan agar bekerja sama. “Harus dibedakan. Jurnalis dan Perusahaan medua dengan entitas bisnis, jangan sampai kebalik-balik,” tegasnya. 

Di bagian lain, PWI Jatim juga membentuk Masyarakat pers pemantu pemilu (Mapilu) PWI. Tugasnya adalah untuk memberikan edukasi kepada publik. Baik itu pemilihan presiden legilatif dan kepala daerah secara benar. 

“Demokrasi tidak boleh sebagai teknis pemilik, kalau itu demokrasi mekanik. Tapi bahwa tahapan-tahapan itu harus diawasi itu yang penting,” jelasnya.

Bench markingnya menurut Cak Item harus jelas. Sebab, publik juga tidak tahu ketika memilih. “Pers harus bikin kajian-kajian. Misalnya kajian ekonomi, birokrasi dan lain-lain Jangan ikut ngompori situasi panas yang ada dan jangan terlibat kontentasi yang makin panas,” tegasnya. (ono)

 

Sumber: