Demokrat Bekali Kader Hadapi Sengketa Hasil Pemilu 2024

SURABAYA, MEMORANDUM - Penanganan perselisihan hukum dalam pelaksanaan pileg 2024, Badan Hukum dan Pengamanan Pertai (BHPP) DPD Partai Demokrat Jatim menggelar bimbingan teknis (bintek)  penanganan perselisihan hukum dalam pelaksanaan pileg 2024. 

Ketua BHPP DPP Partai Demokrat, Dr H Mehbob SH MH mengatakan, pelaksanaan pemilihan Legilslatif tinggal beberapa bulan lagi, setelah proses DCT lalu kampanye.  Masyarakat dipersilakan untuk memilih calon wakil rakyat sesuai daerah pemilihan dan tingakatan daerah, DPRD Kabupaten /kota Provinsi atau DPR RI.

Dr H Mehbob SH MH menyebutkan, salah satu yang seringkali terjadi adalah munculnya persoalan-persoalan yang dikenal dengan sebutan sengketa pemilu.

“Penyelesaiannya harus melalui proses hukum dalam hal ini lembaga Mahkamah Kosntitusi (MK) untuk menyiapkan jika terjadi perselisihan hukum dalam pemilu,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Reno Zulkarnaen mengatakan, peran BHPP ini sangat vital dalam penyelesaian sengketa saat pileg terutama untuk calon anggota legislatif yang merasa dicurangi atau merasa perlu membawa temuannya di ranah hukum.

“Termasuk pasca pemilu bisa membantu memberi bantuan hukum secara gratis,” kata Reno. 

Lanjut Reno, momentum Pemilu 14 Pebruari 2024, DPD Partai Demokrat terus mengumpulkan semua badan, tidak hanya BHPP, dan harapannya solid kita menuju Pemilu 2024, PILEG sukses PILPRES sukses, Prabowo Presiden kita. 

Di DPD Jawa Timur BHPP terintegrasi semuanya masuk di Badan Saksi Daerah.

“Kita berharap di DPC juga seperti itu. Ketua DPD juga berharap ke depan setelah Pemilu, mulai tahun depan tentunya, DPC itu menjadi kantor hukum gratis dimana BHPP bisa membantu masyarakat beri bantuan hukum secara gratis, kan isnyaa Allah tiap DPC punya anggota dewan kabupaten, juga ada anggota dewan Provinsi dan kita optimis DPR RI-nya juga penuh, yang komunikasinya bisa simultan," ungkap Reno.(day)

Sumber: