Biaya Pemakaman Kembang Kuning Jutaan Rupiah, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Tertibkan!

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Keluhan warga mengenai tingginya biaya pemakaman di Makam Islam Kembang Kuning mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. 

Dalam reses yang digelar di RT 9 RW 9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, warga mengeluhkan biaya pemakaman yang mencapai Rp2,2 juta.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Wali Kota Copot Pimpinan OPD dan BUMD yang Kinerjanya Buruk

Mini Kidi--

Bahtiyar Rifai yang menerima langsung keluhan dari  lebih dari 100 warga yang hadir,  menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli)  dalam proses pemakaman tersebut.

“Nanti saya koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku yang berwenang untuk mengecek dan menertibkan hal-hal seperti ini,” ujar Bahtiyar di hadapan warga.

Politisi Partai Gerindra ini menduga  adanya oknum yang memanfaatkan situasi duka untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Diwaduli Warga Dukuh Tengger Masalah Banjir dan Infrastruktur

Bahtiyar Rifai menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pemakaman. 

"Kami minta pemerintah kota untuk memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan yang berlaku, " tegasnya. 

Dalam pertemuan itu, Bahtiyar Rifai juga memaparkan tugas dan fungsi anggota DPRD kepada warga. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pembuat peraturan daerah (Perda), menyusun anggaran bersama Pemerintah Kota Surabaya, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

BACA JUGA:Josiah Michael, Anggota DPRD Surabaya Gelar Reses di Darmo Hill: Tampung Aspirasi Warga

“Kami tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya agar tetap berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

Bahtiyar juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan kota. Menurutnya, peran serta warga sangat dibutuhkan dalam menyampaikan aspirasi dan turut serta dalam program-program pemerintah.

Sumber: