Ini Lho Arah Pembangunan Sidoarjo 2026

Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir. Aspirasi berbagai stakeholders akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026. ”Semoga forum konsultasi ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” paparnya.

Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut. Abdillah Nasih menyampaikan saran dan masukan legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. 

BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Semprit Pengembang Perumahan

Menurut dia, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya. 

Seperti apa masukan DPRD Sidoarjo?

Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang. ”Perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan,” ujarnya.

Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). 

BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Percepat Program Renovasi RTLH, Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan. 

Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.

Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. ”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” jelas Abdillah Nasih. 

BACA JUGA:My Retribusi dan Siksda Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Inotek

Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

”Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih. 

Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah. 

Sumber: