PMII Jatim Ingatkan Srikandi Cagub Jatim Soal Darurat Ekologi dan Konflik Tata Ruang

JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID - Momen politik elektoral Jawa Timur telah ramai dengan kemunculan tiga tokoh perempuan alias tiga srikandi Calon Gubernur.

Ketiga srikandi ini tidak lain adalah perempuan dengan catatan kerja poltik yang sudah terbukti. Selain sosok petahana yang kembali berkontestasi, dua diantaranya juga pernah masuk dalam kabinet Presiden Jokowi.

Hal demikian tentu dapat memantik kembali harapan masyarakat Jatim terhadap proses politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memuat isu-isu kerakyatan.

Kemunculan para kontestan tersebut juga membuat kontestasi politik tidak hanya dipandang sebagai agenda kelompok tertentu untuk mewujudkan kepentingannya, namun menjadi medium yang menampung aspirasi masyarakat dibaliknya.

BACA JUGA:HUT Ke-76 Polwan, Khofifah: Teruslah Menjadi Srikandi Polri Presisi Mendukung Tercapainya Indonesia Emas

Persoalan publik alias Isu strategis yang wajib diingat dan menjadi prioritas oleh ketiga srikandi ini tidak lain adalah permasalahan ekologi dan konflik tata ruang yang sudah menjamur di Jawa Timur.

Provinsi dengan luasan  wilayah  yang kurang lebih 48.000 kilometer persegi ini jelas membutuhkan solusi alternatif yang juga dimuat dalam kebijakan serta misi politik.

Kami selaku Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur tentu dalam hal ini memposisikan diri sebagai organisasi pemuda Ideologis (Islam-Indonesia) yang ikut andil dalam dialektika wacana kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Terlebih dengan visi utama kami yang multisektor, PMII Jatim memandang bahwa sudah waktunya panggung politik benar-benar menjadi tangan besi untuk menyelesaikan adanya darurat sektor ekologi dan sejumlah konflik tata ruang yang sudah menjamur bertahun-tahun.

BACA JUGA:Srikandi PLN UIP JBTB Turut Sukseskan Program Bersih-Bersih Sungai Tukad Mati Patasari

Darurat ekologi di Jatim hingga detik ini masih menjadi sorotan banyak pihak. Misalnya rangkuman riset bertajuk "Climate Change and Biodiversity" garapan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2022 yang telah banyak menyorot perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya habitat alam di Jawa timur, yang tentu disebabkan banyaknya aktivitas pertambangan dan indsutri ekstraktif.

Termasuk pula persoalan konflik tata ruang yang tak kunjung usai di Jawa Timur. Hingga kini masih banyak daerah seperti Malang Raya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto yang masih erat dengan persoalan tumpang tindih peruntukan lahan.

Tidak luput juga beberapa daerah di wilayah tapal kuda seperti Lumajang, Jember, dan Banyuwangi yang masih banyak terjadi konflik peruntukkan lahan akibat hadirnya konsensi tambang.

BACA JUGA:Ranting Hingga DPP Srikandi Bintang Prabowo 08 Dukung Maidi Maju Pilkada Kota Madiun

Sumber: