Menteri Luhut Bakal Ganti Subsidi Pupuk ke BLP, Petani: Kami Sepakat Menolak

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wacana penggantian pupuk subsidi ke bantuan langsung petani (BLP) yang digulirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu yang lalu direspons negatif oleh petani di Jatim.

BACA JUGA:Kadin Jatim Bertemu Pemprov Sumatra Barat, Ajak Pengusaha Kerja Sama Sektor Pariwisata dan Investasi Hijau

Petani Jatim yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Pemuda Tani Indonesia serta pelaku usaha tani lainnya didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sepakat menolak wacana tersebut.

BACA JUGA:Kadin Jatim Berharap Freeport Beri Privilage untuk UMKM dan Pengusaha Lokal

Penolakan tersebut ditegaskan Ketua KTNA Jatim Sumrambah saat Diskusi Panel dengan tema "Ketahanan pangan dan subsidi pupuk untuk petani" yang digelar di Graha Kadin Jatim.

BACA JUGA:Ketua Dewan Eurasia Internasional Bertemu Ketum Kadin Jatim, Tawarkan Kerja Sama Tiga Sektor

"Ini menjadi hal yang harus disikapi karena data pertanian Indonesia agak amburadul. Mana petani, petani penggarap, mana yang sewa lahan, mana pemilik lahan, ini semua amburadul. Sehingga kalau subsidi dialihkan, maka yang akan terjadi adalah banyak ketidaktepatan penerima subsidi. Dan yang dikhawatirkan justru uang yang harusnya untuk membeli pupuk digunakan membeli yang lain. Mengubah pola produksi menjadi pola konsumtif. Sehingga dari diskusi ini, kami ambil opsi yang akan disampaikan kepada pemerintah bahwa BLP tidak usah diteruskan," tegas Sumrambah.

BACA JUGA:Kadin Jatim Beri Penghargaan 11 Media Peduli Vokasi

Dalam forum tersebut diungkapkan bahwa ada banyak pertimbangan yang dirasa sulit untuk merealisasikan BLP tepat sasaran. Selain karena data petani yang ada tidak mendukung, penyaluran BLP juga diyakini akan mengakibatkan ketidakharmonisan dan menimbulkan keresahan di lingkungan petani.

BACA JUGA: Kesulitan Akses Pasar 1,1 Juta, UMKM Nahdliyin Bangun Koneksi dengan Kadin Jatim

“Rekeningnya nanti atas nama siapa? Apakah pemilik lahan, atau penggarap atau penyewa lahan? Kalau yang dapat nanti pemilik lahan, apakah penggarap akan rela, karena uang bantuan tunai itu sebenarnya untuk membeli pupuk,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kadin Jatim: Tak Semua Pengusaha Mampu, Pekerja Harus Memahami UMK

Untuk itu, ia menegaskan bahwa forum sepakat agar subsidi pupuk tetap dilanjutkan. Agar problem ketidakmerataan penerima subsidi pupuk teratasi, forum petani tersebut memberikan solusi alternatif dengan mengurangi nilai subsidi per kilogramnya dan menaikkan harga pupuk subsidi sehingga jumlah alokasi pupuk semakin besar, bisa mencukupi kebutuhan petani.

BACA JUGA:Kadin Jatim Apresiasi Konsistensi Khofifah Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan di HUT Ke-78 Pemprov Jatim

Sumber: