Menteri Luhut Bakal Ganti Subsidi Pupuk ke BLP, Petani: Kami Sepakat Menolak

“Ketika berbicara tentang subsidi pupuk yang carut marut seperti ini maka yang pertama adalah naikkan saja sekalian harga satuan kilogram pupuknya sehingga kita akan mendapatkan jumlah ketersediaan pupuk di lapangan yang cukup banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, meskipun harga relatif agak mahal,” kata Sumrambah.

BACA JUGA:Kadin Jatim Siapkan SDM Cetak Pelatih Tempat Kerja

Jika hal itu juga tidak memungkinkan, maka forum sepakat agar subsidi pupuk yang mencapai sekitar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun tersebut dicabut dan dialihkan untuk peningkatan kinerja pertanian. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur pertanian, baik fisik seperti pembangunan irigasi, embung, waduk dan sumur dalam yang bisa menaikkan index pertanaman menjadi tiga kali tanam serta pembanginan infrastruktur non fisik seperti peningkatan SDM melalui penyuluhan, pembangunan balai penelitian dan lain sebagaianya.

BACA JUGA:Kadin Pusat Apresiasi Program Kurasi dan Vokasi Kadin Jatim

“Juga digunakan untuk subsidi pasca panen sehingga pemerintah bisa memberikan jaminan nilai produksi pertanian dengan menaikkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Meskipun menggunakan pupuk non subsidi, petani masih bisa mendapatkan untung dari harga itu,” tandasnya.

BACA JUGA:Kadin Jatim Harap Misi Dagang Lebih Ditingkatkan

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil HKTI Jatim HM Holifi bahwa keinginan pemerintah untuk memberikan subsidi dinilai cukup baik. Tetapi fakta di lapangan, pelaksanaannya sangat rumit dan sering tidak tepat waktu.

“Untuk itu, kami dari HKTI berupaya membina anggota kami dan keluarga tani membuat pupuk secara mandiri untuk memutus ketergantungan,” katanya.

BACA JUGA:Kadin Jatim Ajak Dubes Uni Eropa Nikmati Kopi Malang

Sementara itu, perwakilan dari Pemuda Tani Jatim Ahmad Yani juga menekankan pentingnya stabilitas harga gabah. Menurutnya, problem fluktiasi harga gabah sejauh ini senantiasa terjadi dan tidak terselesaikan sampai sekarang. 

BACA JUGA:Kadin Jatim Optimistis Kinerja Pariwisata 2023 Naik Dua Kali Lipat

“Dari tahun ke tahun yang tidak pernah terselesaikan adalah stabilitas harga, sehingga subsidi hasil harus jadi prioritas,” tandasanya.

Ia juga mengatakan pentingnya teknologi deteksi hama untuk meminimalisir gagal panen yang akan dialami petani, mengingat seringnya terjadi seranan hama.

BACA JUGA:Kadin Jatim Ingatkan Pentingnya Pemetaan Data Petani Milenial

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan, karut marut kebijakan pemerintah di sektor pertanian ini akibat tidak adanya peta jalan pertanian yang bisa dibuat rujukan. Sehingga berbagai kebijakan yang dikaluarkan pemerintah  bersifat parsial dan sering kontroversi, hingga menumbulkan keresahan di kalangan petani

Sumber: