Kasubbag TU ATR/BPN Tulungagung Sampaikan Materi Dalam Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Tulungagung

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Tulungagung menggelar forum konsultasi publik pada Selasa 13 Agustus 2024.

Bertempat di lantai tiga KPP Pratama Kabupaten Tulungagung, kegiatan tersebut dihadiri Kepala KPP Pratama dan jajaran, perwakilan Kantor ATR/ BPN Kabupaten Tulungagung, Perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tulungagung, para Camat, Notaris, akademisi, serta undangan lainnya.

Forum konsultasi publik kali ini mengambil tema pengalihan tanah dan / atau bangunan dalam perspektif Pajak Pusat dan Pajak Daerah serta Undang - Undang Pokok Agraria.

Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN Kabupaten Tulungagung, Ferri Saragih melalui Kasubbag TU Sukamto yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan beberapa hal kepada peserta forum komunikasi publik.

BACA JUGA:Kantah ATR/BPN Tulungagung Rapat Penyusunan Hasil Pengendalian Atas Tanah Bersama OPD Terkait

Sukamto mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan alih media dari manual ke elektronik. Selama proses ini diperlukan kelengkapan berkas permohonan yang harus sesuai dengan ketentuan.

Salah satunya adalah kewajiban dari wajib pajak untuk menyelesaikan proses pembayaran pajaknya sebagai salah satu syarat memproses permohonan di kantornya.

"Kita masih terus berusaha mencari formula yang tepat untuk pelaksanaan alih media ini. Tapi tentu saja, wajib pajak harus menyelesaikan dulu kewajibannya atas tanah atau bangunan yang sedang diajukan proses di pertanahan, karena itu sebagai salah satu syarat," ujarnya.

Sukamto juga menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan tersebut. Salah satunya adalah program peralihan sertipikat dari manual menjadi elektronik di kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung.

BACA JUGA:Gelar Apel Pagi, Kepala Kantah ATR/BPN Tulungagung Ingatkan Progress PTSL

"Apalagi di sini ada pak Camat yang wilayahnya jadi bagian dari PTSL tahun ini. Kami berharap informasi ini bisa diterima, sehingga nanti saat penyerahan sertipikat elektronik kepada pemohon, bisa terlaksana dengan baik, walaupun belum semuanya yang nanti menerimanya sertipikat elektronik," jelasnya.

Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan forum komunikasi publik ini. Dengan harapan, informasi dari peserta yang hadir bisa memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan, termasuk pelayanan pemohon di wilayah kerjanya.

"Harapan kami, forum ini bisa jadi sarana diskusi dalam rangka menyempurnakan pelayanan kami kepada pemohon di wilayah kerja kami," pungkasnya.(fir/fai)

Sumber: