DPRD Surabaya Beri Rapor APBD 2024: Apresiasi Banjir Pujian, Efisiensi dan Pemerataan Jadi Catatan Kritis

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Senin 16 Juni 2025 berlangsung dinamis saat para legislator memberikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Selesaikan Rapat Paripurna Raperda RPJMD 2025-2029, Utamakan Program Pro Rakyat 

Di tengah banjir apresiasi atas sejumlah capaian pemerintah kota, sorotan tajam mengenai efisiensi anggaran dan pemerataan program pembangunan menjadi benang merah utama.

Mini Kidi-- 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajaran kepala OPD tersebut menjadi panggung evaluasi kinerja keuangan dan program pemerintah sepanjang tahun 2024.

Melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka pandangannya dengan memberikan pujian atas prestasi Pemkot Surabaya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pertumbuhan ekonomi kota yang solid di angka 5,76 persen menjadi dua dari sekian banyak poin yang diapresiasi.

BACA JUGA:Verifikasi Akhir KLA, Surabaya Optimistis Raih Predikat Paripurna 

“Kami juga mencermati realisasi serapan anggaran belanja sebesar 86,94 persen. Meski persentasenya sedikit menurun, secara nominal ada peningkatan. Begitu pula pendapatan daerah yang menembus Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target, ini adalah capaian positif,” ujar Cahyo dalam rapat.

Fraksi PKS secara khusus mengapresiasi kebijakan pro-rakyat melalui Perwali No. 14 Tahun 2024 yang menghapuskan sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, mereka mendorong agar keringanan PBB dapat diperluas, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, sembari mendesak Pemkot untuk menggenjot sektor pendapatan lain guna mengurangi ketergantungan pada PBB.

BACA JUGA:Surabaya Optimistis Raih STBM Paripurna Nasional, Fokus Pembentukan Kampung Madani 

Di balik nada apresiatif, PKS menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satu yang paling disorot adalah rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 19 persen dari total alokasi belanja.

Kritik tajam juga diarahkan pada anjloknya realisasi pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya terealisasi 56,82 persen. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 88,35 persen.

BACA JUGA:Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya Masa Jabatan 2025-2030 

“Ini adalah catatan serius yang perlu segera diperbaiki, karena pos-pos belanja ini bersentuhan langsung dengan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh warga Surabaya,” tegas Cahyo.

Terkait program pemberdayaan UMKM dan beasiswa pendidikan tinggi yang dinilai strategis untuk memutus rantai kemiskinan, PKS meminta agar jangkauannya lebih merata dan kuota penerima manfaat, khususnya beasiswa, dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Surabaya Tetapkan Pembentukan Pansus untuk Bahas Tiga Raperda Inisiatif 

Menanggapi berbagai masukan fraksi, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa seluruh catatan akan menjadi fokus utama dalam pembahasan Raperda lebih lanjut.

Ia menekankan pentingnya serapan usulan pembangunan dari masyarakat yang dibawa oleh anggota dewan.

“Ini adalah fungsi kontrol kami. Masukan terkait perbaikan kampung, penerangan jalan umum, infrastruktur, hingga program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) akan kami kawal agar pembangunan dirasakan merata,” kata Adi usai rapat.

BACA JUGA:Terima Rombongan Pelajar SMP, Pimpinan Dewan Surabaya Ajak Simulasi Rapat Paripurna 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik seluruh pandangan fraksi yang dianggapnya sangat konstruktif. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi berharga bagi perbaikan kinerja Pemkot Surabaya ke depan.

“Alhamdulillah, banyak rekomendasi yang sejatinya sudah berjalan. Terbukti, meski ada beberapa retribusi dan pajak yang kita hapuskan untuk meringankan beban warga, program prioritas seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap bisa kita jalankan dengan baik,” pungkas Eri. (alf)

Sumber: