Pj Bupati Jombang Launching Penyaluran DD, ADD, dan PDRD

BACA JUGA:Buka Festival Qosidah, Begini Pesan Pj Bupati Jombang

Sugiat mengajak camat, juga kepala desa di Kabupaten Jombang untuk selalu berinovasi dan mendukung program prioritas pembangunan nasional, di antaranya menekan laju inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, memberikan kemudahan investasi, penurunan stunting, menyukseskan gerakan menanam cabai, juga program inovasi lainnya di bidang pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan. 

"Saya berharap agar para petani mensukseskan program "Mulih Nggowo Gabah", sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Jombang benar-benar terealisasi," tukasnya. 

Sementara itu, Kepala DPMD Jombang Sholahuddin menyampaikan, bahwa Pemkab Jombang berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dana desa, alokasi dana desa, alokasi pajak daerah retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus sapras desa. 

BACA JUGA:Stabilisasi Stok dan Harga Pangan, Pj Bupati Jombang Gelar Operasi Pasar

"Perlu kami informasikan, Dana Desa pada tahun 2023 sebesar Rp 307,473,648,000. Tahun 2024 sebesar Rp 310.381.146.000, naik sebesar Rp 2.907.498.000," ucapnya. 

Sholahuddin menerangkan, dana desa tahun 2024 fokus digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Bantuan langsung tunai (BLT) desa dialokasikan maksimal 25 persen dari total dana desa (DD) per desa yang diterima. 

Kedua, program ketahanan pangan dan hewani, dialokasikan minimal 20 persen dari total dana desa (DD) per desa yang diterima, dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di desa. 

"Ketiga, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa," terangnya. 

BACA JUGA:Pj Bupati Jombang Apresiasi Pelaksanaan Khitan Cinta 2023

Sholahuddin membeberkan, pada tahap 1 telah tersalur ke-51 desa di 11 kecamatan dengan total penyaluran Rp 28.570.393.600. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa (ADD) pada 2024 sebesar Rp 124.520.765.150. 

"Selain alokasi dana desa, kita juga mempunyai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) tahun 2024 sebesar Rp 20.178.555.324, dengan rincian pajak Rp 18.138.480.314, dan retribusi Rp 2.040.075.010," bebernya. 

Menurut Sholahuddin, pada 2024 pemerintah desa akan memulai langkah besar dengan menerapkan transaksi non tunai. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. 

BACA JUGA:Usai Dilantik, Tugas Esensial Sudah Menanti Pj Bupati Jombang

"Transaksi non tunai tidak hanya akan memudahkan proses pembayaran, tetapi juga akan meminimalkan risiko kehilangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas," ujarnya. 

Sumber: