Tekan Risiko Kebakaran di Permukiman, DPKP Surabaya Lakukan Pemetaan di Wilayah Padat Penduduk

SURABAYA, MEMORANDUM-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya terus berupaya mencegah risiko terjadinya Kebakaran di pemukiman warga. Seluruh petugas dan unit kendaraan  DPKP Surabaya disiagakan selama 24 jam. 

Para petugas pun tetap berlatih penyelamatan dalam keadaan darurat, serta rutin melakukan pengecekan peralatan dan perlengkapan. Sebab, DPKP Surabaya menerapkan respon time selama 7 menit dalam pelayanan pemadaman.

BACA JUGA:SD-SMP di Surabaya Terima Siswa ABK, Sekolah Mulai Latih Pendidik Lebih Kreatif

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani mengatakan, selama tahun 2023 tercatat 793 kasus kebakaran telah ditangani oleh DPKP Surabaya. Di antaranya, 121 penanganan kebakaran berasal dari bangunan, yaitu perumahan, industri, umum dan perdagangan. 18 penanganan kebakaran lainnya berasal dari kendaraan, dan 654 berasal dari non bangunan atau ruang terbuka seperti kebakaran alang-alang dan sampah. 

BACA JUGA:Video Aksi Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya

Di tahun 2023, kasus kebakaran  didominasi oleh non pemukiman, yakni diakibatkan oleh fenomena El-Nino, dimana bencana kebakaran terjadi di lahan terbuka. Karenanya, sosialisasi dan mitigasi terus dilakukan di lingkungan pemukiman, pendidikan, dan perkantoran.

“Dalam hal ini sosialisasi dan mitigasi terus dilakukan melalui rayon dan pos. Kami juga menyediakan kunjungan bagi wisata pemadam kebakaran cilik (Wisdamcil) bagi Paud dan TK. Serta memberikan pelatihan mitigasi kepada guru Paud,” kara Laksita Rini, Rabu (10/1/2024).

Laksita Rini melanjutkan, respon time 7 menit yang diterapkan oleh DPKP Surabaya adalah untuk meminimalisir adanya korban dan kerugian akibat bencana kebakaran. “Respon time 7 menit, kita sudah berada di lokasi. Jadi peran warga dalam 3 menit awal sangat diperlukan,” ujar dia. 

Untuk mencapai respon time 7 menit, DPKP Surabaya telah melakukan pemetaan wilayah padat penduduk. Pemetaan ini dilakukan untuk mengatur jarak antara proses pemadaman kebakaran dengan rumah warga. Jika jarak rumah warga lebih dari 200 meter dengan jalan utama, maka DPKP Surabaya berencana membuat hidran kering di tahun 2024, serta menambah sumur dan pos pemadam di Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Lontar Kota Surabaya.

Selanjutnya, DPKP Surabaya juga berpatroli untuk menemukan spot atau titik lokasi yang berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. 

“Jadi yang jalannya sempit, kita membutuhkan selang yang panjang, maka membutuhkan waktu yang juga panjang. Itu dapat menimbulkan korban jiwa sehingga kita usulkan akan membuat hidran kering. Dengan adanya hidran kering di lokasi itu maka akan memudahkan pemadaman,” terangnya.

Selain itu, DPKP Surabaya juga melibatkan Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran di pemukiman. Sebab, peran warga sangat dibutuhkan dalam 3 menit pertama untuk mencegah membesarnya api jika terjadi kebakaran. 

“Kader Madagaskar adalah yang paling terdekat yang selama ini sudah kita lakukan pengembangan kapasitasnya,” ujarnya.

Hal ini terbukti dengan kapasitas Kader Madagaskar di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang berhasil terpilih menjadi salah satu pilot project dalam Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan di tingkat nasional. 

Sumber: