Komisi II DPR RI Dukung Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Tuban, 8 Warga Terima Sertifikat PTSL

TUBAN, MEMORANDUM - Kantor Pertanahan TUBAN melakukan giat sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, disertai penyerahan simbolis sertifikat PTSL kepada 8 penerima. Kegiatan diselenggarakan di Ballroom Hotel Mustika, Kabupaten TUBAN, Selasa, 5 Desember 2023.

Hadir Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti, ikut mendukung kelancaran PTSL melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Kasubbag Umum dan Humas Syarivah Eviana menyampaikan laporan kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Strategis Kementerian ATR/BPN.

“Sehingga terjadi desiminasi informasi kepada masyarakat mengenai Program Strategis yang sedang dijalankan oleh Kementerian ATR/ BPN. Seperti dalam kegiatan ini dilaksanakan juga penyerahan sertipikat tanah PTSL secara simbolis kepada 8 orang penerima yang berasal dari Kabupaten TUBAN,” ujar Syarivah Eviana.

BACA JUGA:1.500 Bidang Sertifikat PTSL Produk Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Siap Diserahkan

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim yang diwakili Pejabat Fungsional Kanwil BPN Jatim menjelaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan peta Jatim lengkap, pihaknya menggagas dan mencetuskan semua semangat bersinergi.

Antara jajaran Kanwil BPN Jatim dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah kota/ kabupaten se-Jatim serta seluruh stakeholder melalui pola trijuang yang dicanangkan sejak 25 September 2020.

“Beberapa hasil yang telah dicapai antara lain yaitu dari seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan kurang lebih 20 juta bidang tanah, telah terdaftarkan sejumlah 14.116.932 bidang atau sekitar 70,575,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti terus mendorong pelaksanaan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar di antaranya dari segi anggaran, pengawasan, serta penyelesaian kendala dilapangan.

BACA JUGA:Gandeng Kejari, BPN Kota Malang Targetkan 6.000 PTSL

“PTSL dapat berjalan dengan baik apabila koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. (mik)

Sumber: