IDAI Jatim Sarankan Kelompok Belajar Kecil untuk PTM

IDAI Jatim Sarankan Kelompok Belajar Kecil untuk PTM

Surabaya, memorandum.co.id - Pemerintah mengizinkan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 4 menteri. Di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag). Pasalnya, selama setahun mengikuti program pembelajaran jarak jauh, tidak dapat menyerap pelajaran secara maksimal, akibat terbatasnya sarana, terutama yang di daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses internet. Sehubungan dengan rencana PTM di tengah pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan saran untuk dibuat kelompok belajar kecil dengan tujuan jika ada kasus terkonfirmasi, dapat dilakukan contact tracing secara efisien. "Anak didik dan orang tua banyak yang berharap sekolah segera dibuka kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dengan k.elompok belajar kecil ini, siswa akan berinteraksi secara terbatas di sekolah," ujar Ketua IDAI Jatim Sjamsul Arief, Jumat (28/5/2021). Pihaknya juga mengingatkan persyaratan untuk dibukanya kembali sekolah. Antara lain terkendalinya transmisi lokal yang ditandai dengan positivity rate < 5 persen dan menurunnya tingkat kematian. Semua guru dan pengurus sekolah yang berhubungan dengan anak dan orang tua juga harus sudah divaksin. "Dengan kondisi ini hendaknya bisa memacu guru dan sekolah untuk mencari inovasi baru dalam proses belajar mengajar, misalnya memanfaatkan belajar di ruang terbuka seperti taman, lapangan sekolah untuk pembelajaran di alam terbuka," jelasnya. Menurut Sjamsul, jika sekolah tatap muka tetap dimulai, maka pihak penyelenggara harus menyiapkan blended learning, anak dan orang tua diberi kebebasan memilih metode pembelajaran luring atau daring. "Anak yang belajar secara luring maupun daring harus memiliki hak dan perlakuan yang sama," tegasnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan dua opsi atau pilihan kepada para orang tua murid, yakni secara tatap muka atau luring dan daring. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu persiapan sebelum dimulainya sekolah tatap muka jenjang SD-SMP di Kota Pahlawan adalah meminta persetujuan izin dari para orang tua. Selain itu juga juga memastikan seluruh tenaga pengajar dalam sekolah tatap muka itu sudah menjalani dua kali vaksin "Jadi siapa yang merasa nyaman dengan pembelajaran daring kita fasilitasi. Siapa yang nyaman dengan tatap muka kita fasilitasi. Kalau guru masih satu kali vaksin, maka dia tidak boleh mengajar tatap muka," terang Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi. Cak Eri juga menyebutkan, bahwa untuk memastikan pembelajaran tatap muka nantinya berjalan secara optimal dan aman, Pemkot Surabaya sebelumnya juga beberapa kali melakukan uji coba. Dalam uji coba tersebut, pemkot menerapkan metode hybrid learning, pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka di sekolah. "Siswa yang tetap memilih pembelajaran daring tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka di sekolah," bebernya. Di samping itu, dalam proses PTM di sekolah, pemkot juga mewajibkan setiap lembaga pendidikan menerapkan SOP protokol kesehatan secara ketat. "Kapasitasnya adalah 25 persen dari ruang kelas. Siswa juga tidak boleh keluar dari ruangan. Jadi istirahatnya hanya di ruangan kelas, makan, setelah itu selesai, langsung pulang,” pungkas Eri. (mg-1/fer)

Sumber: