Dewan Dorong Pemkot Surabaya Transparansi Musrenbang

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Kota Surabaya mendorong transparansi program musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat mengeluh lantaran tidak tahu menahu dengan progres pembangunan yang telah diajukan. Salah satunya dirasakan oleh warga di Kecamatan Bulak, Surabaya. Ketua RT 05/RW 06, Bulak Kali Tinjang Fao Mandrofa mengatakan, bahwa pihaknya berkali-kali mengajukan pembangunan drainese namun tak kunjung terealisasi. "Berkali-kali mengajukan tidak ada yang cair. Banjir terus terjadi dan parah, namun saluran hanya diukur berulang kali tapi tidak dikerjakan. Kalau memang ditunda, apakah warga harus mengajukan lagi," ujarnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mendorong pemerintah kota setempat untuk memberikan fasilitas demi kemudahan dan transparansi pelaksanaan musrenbang. "Perencanaan pembangunan uang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme, dan bobot pelayanan publik dewasa ini. Nah, di sinilah hakikat dan arti penting musrenbang," tegas Aning. Musrenbang bertujuan memantapkan pemahaman bersama baik pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya sinergi kebijakan dan program prioritas pembangunan. "Seharusnya bisa dengan memberikan pendampingan di tingkat RW atau di tingkat kelurahan. Sehingga masyarakat bisa memahami betul baik itu apa yg diajukan, prioritasnya , caranya maupun progres pelaksanaannya harus transparan," terang Aning. Menurut Aning, dana kelurahan yang dialokasikan pada 2021 harusnya dapat mengakomodir pengajuan masyarakat dalam musrenbang 2020 yang tertunda. Sebab, pemahaman tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat. "Seharusnya informasi seperti ini dapat disampaikan kepada warga saat musrenbang kelurahan. Kalau tidak, akibatnya masyarakat sekarang merasa di PHP (pemberi harapan palsu, red) dan apatis terhadap musrenbang," jelasnya. Sekretaris fraksi PKS Ini menyampaikan, bahwa musrenbang yang sering dikeluhkan adalah berkaitan dengan fisik, terutama bagi masyarakat di daerah yang setiap kali hujan cenderung banjir. "Seperti kelurahan Bulak, Rungkut Kidul, Mulyorejo. Selain itu juga masalah bau pada saluran," pungkas Aning. Sementara itu, Erna Purnawati, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang juga Kepala Bappeko Surabaya, hingga berita ini ditulis hanya membaca, namun sama sekali tak membalas pesan yang memorandum.co.id kirimkan. (mg-1/fer)

Sumber: