Kemenkumham Jatim Ajak Jajaran Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Antikorupsi

Surabaya, memorandum.co.id - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Krismono mengajak jajarannya mampu meningkatkan capaian kinerja tahun lalu. Terutama dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM di tahun 2021. “Harus ada peningkatan secara kuantitas maupun kualitas,” tegas Krismono, usai kegiatan ‘Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM’ di Aula Kanwil, Kamis (4/2/2021). Di tahun 2021 ini, ia mengajak jajarannya mempertebal komitmen dalam peningkatan kinerja dan antikorupsi. Selain itu, Krismono meminta jajarannya untuk benar-benar mengikuti proses perubahan. Tidak hanya berorientasi terhadap predikat WBK/ WBBM saja. “Saya berharap seluruh stakeholder termasuk media massa berperan aktif menjadi watchdoc dan menjadi penyampai berita yang baik dan berimbang,” harapnya. Pada kesempatan itu, Krismono memimpin jajarannya melakukan penandatanganan komitmen janji kinerja. Selain dengan para kadiv, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama janji kinerja, pembangunan zona integritas dan pakta integritas. Baik dengan para kepala divisi, para kepala UPT koordinator wilayah maupun stakeholder eksternal. Di sela kegiatan tersebut, Kemenkumham Jatim juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder yang selama ini menjadi mitra kerja. Mulai dari eksekutif, aparat penegak hukum hingga insan media massa. Apresiasi tersebut diserahkan secara simbolis dalam bentuk piagam penghargaan kepada Gubernur Jatim, Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Pengadilan Tinggi Surabaya, Ombudsman RI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). “Ini adalah wujud terima kasih kami atas dukungan dalam menciptakan pelayanan hukum dan HAM yang prima kepada masyarakat,” sahut Krismono. Kakanwil berharap, silahturahmi dan kerjasama bisa terjalin lebih baik lagi ke depannya. Sehingga bisa menciptakan penegakan dan pelayanan hukum yang semakin baik. “Mari bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk kemajuan di bidang hukum dan HAM,” ajak Krismono. Kegiatan secara daring itu diikuti oleh UPT jajaran tersebut, disiarkan langsung melalui youtube dan website. Para stakeholder terkait menjadi saksi. Di antaranya perwakilan dari Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin, Wakajati Jatim Anwarudin Sulistiyono, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Tumpal Sagala. (mik/fer)

Sumber: