Wali Murid Keluhkan Lambatnya Sosialisasi Biaya Gratis Surat Keterangan Sehat

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Seorang wali murid mengeluhkan lambatnya sosialisasi program gratis penerbitan Surat Keterangan Sehat (SKS) bagi pelajar SMP/sederajat yang akan mendaftar ke SMK. 

BACA JUGA:Wali Kota Eri Cahyadi Gratiskan Penerbitan Surat Sehat bagi Pelajar Surabaya untuk Daftar SMK 

Akibat keterlambatan informasi tersebut, dia terpaksa mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan kesehatan anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta.

Mini Kidi-- 

Keluhan datang dari Puri, warga Surabaya Selatan. Gegara telat pengumuman itu, dia terpaksa membayar Rp 20 ribu untuk memeriksakan kesehatan anak perempuannya yang hendak masuk ke SMK. 

"Saya sudah terlanjur bayar surat sehat ke fasyankes. Saya baru baca beritanya tentang biaya surat sehat gratis kemarin," kata Puri yang tidak mau menyebutkan di fasyankes mana dia memeriksakan anaknya kepada memorandum.co.id, Selasa 10 Juni 2025.

Sejak adanya berita pengumuman itu, fasyankes akhirnya menggratiskan pelajar yang hendak periksa kesehatan. Puri membuntikan setelah mengecek ke tetangganya yang anaknya juga mendaftar ke sekolah. Dia periksa ke puskesmas dan tidak ditarik biaya alias gratis. 

Puri mengaku, mengurus surat sehat anaknya jauh-jauh hari sebelumnya sebagai salah satu persyaratan mendaftar sekolah. Pemeriksaan meliputi tinggi badan dan pemeriksaan mata apakah buta warna atau tidak. 

"Persyaratan yang diminta sesuai sekolah SMK yang dituju anak saya saja. Anak saya mengambil jurusan komputer dan perhotelan," ungkap Puri.

Sedangkan secara umum, lanjut Puri, di persyaratan anaknya agar diterima untuk masuk ke SMK selain surat kesehatan siswa yang diminta, juga surat kelulusan (SKL), kartu keluarga (KK) Verifikasi dokumen semester 1-5.

"Saat ini anak saya berjuang untuk masuk ke sekolah yang dituju dan sudah mendapatkan PIN,"  tandasnya. 

Puri berharap agar sosialisasi program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, dapat dilakukan lebih efektif dan tepat waktu agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan optimal dan menghindari pemborosan biaya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan kepada seluruh puskesmas dan tiga rumah sakit (RS) milik Pemkot Surabaya untuk menggratiskan biaya penerbitan Surat Keterangan Sehat bagi pelajar SMP/sederajat yang akan mendaftar ke jenjang SMK.

Untuk calon murid baru SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu memang diwajibkan melakukan verifikasi hasil tes kesehatan dari puskesmas atau RS pemerintah. Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu akan berlangsung hingga 14 Juni 2025.

"Saya sudah minta seluruh puskesmas dan RS milik Pemkot Surabaya untuk menggratiskan Surat Keterangan Sehat bagi anak-anak Surabaya yang mau daftar ke SMK. Jangan sampai anak-anak Surabaya kesulitan mengakses penerbitan surat keterangan sehat yang bisa mengganggu proses pendaftaran di SMK," terang Wali Kota Eri.

Selama ini, aturan soal retribusi jasa umum pelayanan kesehatan puskesmas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur soal penerbitan surat keterangan sehat. Khusus untuk periode Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Eri akan menggratiskan biaya tersebut. Berlaku untuk siswa SMP orang tuanya ber-KTP Surabaya.

"Kami ingin membantu adik-adik SMP, MTs dan yang sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu yang mensyaratkan adanya surat keterangan sehat. Langsung saja datang ke puskesmas, gratis. Kebijakan ini juga akan diterapkan pada penerimaan murid baru tahun berikutnya untuk pendaftaran SMK agar semakin meringankan pelajar dan orang tuanya," jelasnya.

"Bagi yang sudah terlanjur bayar, bukti pembayaran bisa diserahkan kembali ke Puskesmas. Biaya akan dikembalikan,” imbuh Eri. (rio)

Sumber: