Wakil Ketua DPRD Desak Pemkot Surabaya Prioritaskan Sekolah Penerima Bantuan Makan Gratis

Bahtiyar menjelaskan, Badan Gizi Nasional lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional itu menggetarkan awal tahun 2025 program MBG diberikan kepada pelajar. 

"Program MBG dimulai Januari awal tahun (2025), " tandasnya. 

Meski demikian ia mengaku sampai sekarang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat terkait program makan bergizi gratis (MBG) belum jelas skemanya. 

"Belum ada. Termasuk mekanisme anggaran kita belum ada, apakah muri dari APBN kita juga belum tahu," kata Bahtiar Rifai. 

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional ada kurang lebih 900 titik wilayah Indonesia untuk pembagian makan bergizi gratis. Dia berujar, apakah Kota Surabaya termasuk bagian tersebut atau tidak, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. 

"Update 3 minggu yang lalu ada 900 titik. Apakah ada penambahan atau tidak saya belum update. Dari angka tersebut, apakah Surabaya masuk bagian apa tidak, kita belum ada, kita masih menunggu," ujarnya. 

Dalam program ini, lanjutnya, ada dapur umum bertugas mengolah, menyajikan makanan untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).  

"Hasil produk makan dapur umum itu senilai 10 ribu porsi. Nanti bahan bahan ada penyuplai sendiri yang sudah bersama pemerintah dari hasil swasembada," jelasnya. 

Dari nilai 10 ribu tersebut, pihaknya mengklaim cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Program makan bergizi gratis ini dengan menu empat sehat. Namun untuk susu saya kira tidak," jelasnya. 

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah kota telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih belum jelas apakah nanti murni ditanggung APBN atau ditambah APBD pihaknya juga belum bisa memastikannya. 

"Hitung-hitungannya belum jelas, Yang jelas kita masih menunggu, kita sharing informasi apa nanti murni dari APBN kita masih nunggu juga, " paparnya. 

Pihaknya berharap program ini menggandeng pelaku UMKM sebagai mitra penyedia MBG. Dengan jumlah sebesar itu tentu akan memberi dampak positif bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Surabaya. 

"Harapan kita UMKM dilibatkan sehingga perekonomian di Surabaya bisa meningkat," pungkasnya. (alf)

Sumber: