PMII Jawa Timur: Independen Polri Tak Boleh Diutak-atik
Ketua PKC PMII Jatim, Baijuri bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo--
Usulan pengembalian Polri di bawah Kemendagri atau TNI, menurutnya, dapat berisiko menghambat proses hukum yang berjalan.
“Usulan pengembalian posisi Polri di bawah Kemendagri atau TNI perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak menghambat penegakan hukum di Indonesia,” jelasnya.
BACA JUGA:Ketua IKA PMII Jatim Jadi Rebutan Parpol, Pakar: Itu Wajar
BACA JUGA:IKA PMII Jatim: Butuh Sekda yang Komunikatif
Selain itu, Baijuri juga menyinggung keterkaitan usulan ini dengan dinamika politik dalam Pilkada 2024.
Ia menilai bahwa langkah ini bukanlah solusi dalam menyelesaikan isu netralitas yang kerap menjadi perhatian publik dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
“Kalaupun usulan PDIP ada kaitannya dengan dinamika Pilkada, pengembalian posisi Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi masalah netralitas,” tambahnya.
Penolakan ini menjadi sinyal bahwa usulan yang menyentuh institusi penegak hukum seperti Polri perlu dikaji secara mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. (edy)
Sumber:
- Share:
