RPJPD 2025-2045, Pemkot Madiun Target Tuntaskan Kemiskinan
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto memberikan sambutan pada rapat koordinasi bersama TKPK dan sosialisasi perda Kota Madiun nomor 14/2024 tentang RPJPD tahun 2025-2045 di Votel Kartika Abadi Hotel Madiun.-Andhika Abdillah-
MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID - Pemkot Madiun mulai membahas realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045. Salah satunya soal penurunan angka kemiskinan di Kota Pendekar.
BACA JUGA:Pemkot Madiun Gelar Upacara Hari Pahlawan, Ini Pesan Pj Wali Kota
Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto mengaku, dalam kurun waktu 20 tahun kedepan Pemkot Madiun bakal fokus menuntaskan masalah kemiskinan di Kota Madiun. Sehingga, yang saat ini berada di nomor empat paling rendah se-Jatim, nantinya bisa berada diurutan pertama.
BACA JUGA:Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai dan Minta ASN Netral di Pilkada 2024
"Saya mintanya kemiskinan benar-benar ditangani dan diselesaikan bersama. Harapan saya ya bisa nomor satu secepatnya," katanya usai menghadiri rakor bersama tim koorindasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan sosialisasi peraturan daerah Kota Madiun nomor 14/2024 tentang RPJPD tahun 2025-2045 di Votel Kartika Abadi Hotel Madiun, Selasa 19 November 2024.
BACA JUGA:Ingin Jadikan Madiun Kota Sehat, Pj Wali Kota Bangun IPLT
Mengacu pada RPJPD, Eddy menyebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum menangani warga miskin. Terutama, melakukan sensus penduduk. Sehingga, Pemkot bisa mendapatkan data warga miskin by name by address.
"Karena yang berada di Kota Madiun ini tidak hanya warga asli Kota Madiun," sebutnya.
BACA JUGA:Pj Wali Kota Madiun Yakin Panen Raya Tekan Inflasi
Di tempat yang sama, Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto menambahkan, jika data kemiskinan sudah akurat, baru Pemkot bisa mengambil tindakan. Pertama, bagi warga miskin yang sudah tidak produktif meliputi lansia, sakit, atau disabilitas akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, bagi warga yang masih produktif bakal diberdayakan. Sehingga, bisa lepas dari kemiskinan itu sendiri. Terakhir, bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pada intinya, kalau warga asli Kota Madiun itu harus ada campur tangan Pemkot. Ditambah, bisa dari swasta alias CSR (corporate social responsibility). Tapi, kalau yang bukan asli Kota Madiun itu hanya dari CSR," pungkasnya.
BACA JUGA:Nama Soeko Dwi Handiarto Menguat Sebagai Pj Wali Kota Madiun
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun, Suwarno menyatakan, sosialisasi RPJPD tersebut sangat diperlukan supaya para organisasi perangkat daerah (OPD) bisa saling bersinergi untuk menyukseskan sasaran visi RPJPD Tahun 2025-2045. Salah satunya, kemiskinan menuju nol persen.
Sumber:
- Share:
