Target PAD Sektor Wisata Belum Maksimal, Komisi B DPRD Provinsi Jatim: Harus Ada Solusi

Selama dirinya menjabat di dewan Jatim, pihaknya sempat membahas dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, yaitu problemnya infrastruktur.

Untuk mengatasi hal tersebut, Hadi menyarankan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik kementerian, CSR, maupun pihak swasta, guna memperbaiki infrastruktur menuju lokasi-lokasi wisata.

Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik.

“Sehingga orang benar-benar menikmati pemandangan, benar-benar menikmati keindahan, tidak dengan keindahan tapi (jalan) lubang-lubang. Itu menurut saya untuk bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.

BACA JUGA:Anggota Komisi B Ratih Retnowati Berpulang, Ketua DPRD Surabaya Kenang Sosok yang Ramah

BACA JUGA:Komisi B Dorong Pemkot Kucuran APBD untuk Rehab Penyalahgunaan Narkoba

Saat ditanya tentang aksesibilitas wisata yang masih terbatas, Hadi mengungkapkan bahwa beberapa tempat wisata di Jawa Timur masih menghadapi kendala status kepemilikan lahan. Beberapa di antaranya belum jelas apakah berada di bawah kewenangan Perhutani, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.

“Selama ini yang terjadi sulit akses infrastruktur menuju wisata. Ada beberapa tempat wisata yang itu masih belum jelas milik siapa, apakah milik Perhutani atau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi,” kata Hadi.

Meski demikian, ia optimis bahwa pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan UMKM. Hadi mencontohkan sejumlah daerah di Malang yang berhasil memadukan kegiatan budaya lokal dengan aktivitas ekonomi, sehingga turut mendukung pelaku UMKM dan seni tradisional.

“Dimana pun ada tampilan budaya, dimanapun ada tempat wisata, itu pasti UMKM ada di situ. Contohnya di Malang ada tempat-tempat di atas gunung, daerah pedesaan. Ada budaya seperti jaranan atau Bantengan, itu mendatangkan penggiat-penggiat UMKM, termasuk penggiat seni, itu hidup,” tuturnya.

BACA JUGA:Persoalan Relokasi PKL Masjid Al Akbar Dibahas di Komisi B

BACA JUGA:Opening Night Zoo KBS, Komisi B: Tidak Ada yang Wow

Mengenai regulasi yang perlu diperkuat untuk mendukung sektor pariwisata, Hadi menekankan pentingnya sinergi dan dukungan anggaran dari berbagai pihak. Ia mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh satu pihak saja.

“Yang dibutuhkan sekarang sinergitas dan kemampuan anggaran ditunjang oleh sinergi, karena kalau berdiri sendiri tidak mampu, berat,” pungkasnya. (day)

Sumber: