Target PAD Sektor Wisata Belum Maksimal, Komisi B DPRD Provinsi Jatim: Harus Ada Solusi

Target PAD Sektor Wisata Belum Maksimal, Komisi B DPRD Provinsi Jatim: Harus Ada Solusi

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, M Hadi Setiawan, --

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Banyaknya sektor wisata di Jawa Timur, ternyata belum didukung maksimal oleh pemerintah provinsi, pemkab/pemkot dan stakeholder lainnya. 

Sehingga masih ditemukan banyak sektor wisata yang sulit jangkauannya, karena belum ada dukungan infrastruktur. Kondisi ini, membuat target PAD sektor wisata belum bisa maksimal.

BACA JUGA:Komisi B DPRD Jatim Minta Formulasi Pemutihan Utang UMKM

BACA JUGA:Pedagang Sayur Keputran Tak Bisa Berjualan, Komisi B segera Panggil Pemkot

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, M Hadi Setiawan, menegaskan pentingnya sektor pariwisata jadi sebagai sumber utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur.

“Yang mendasar menurut saya untuk menambah PAD sektor pariwisata, harus ada campur tangan kuat pemerintah,” kata Hadi Setiawan.

Menurutnya, pasca-pandemi, antusiasme masyarakat terhadap objek wisata semakin meningkat, terutama wisata alambyang menawarkan suasana tenang dan jauh dari keramaian.

“Mengingat apa saat ini kelihatan penikmat wisata itu mulai meningkat, bergerak setelah pandemi. Orang ingin menikmati suasana yang jauh dari hiruk pikuk, ketenangan, kenyamanan dan yang mereka sasar pastinya adalah pariwisata-pariwisata untuk keluarga,” ungkap anggota DPRD Jatim Dapil Tulungagung ini.

BACA JUGA:Pasar Banyak yang Sepi, Komisi B: Butuh Penyertaan Modal untuk Bangkit

BACA JUGA:Apresiasi Langkah KPM Tugu Tirta, Komisi B DPRD Kota Malang Sampaikan Kriteria Direksi

Hadir menyampaikan, pengembangan pariwisata berbasis alam, perlu banyak perlakuan khusus. Karena biasanya lahan berdiri dalam penguasaan perhitani, atau stakeholder lainnya. Sehingga kadang muncul perbedaan pandangan untuk penggelolaanya. dampaknya  signifikan terhadap peningkatan PAD. 

“Biasanya penguasaan lahan, dan sejumlah permasalahan terkait infrastruktur yang kurang memadai,” sebut Hadi.

BACA JUGA:Rencana Kenaikan Pajak Reklame Dikeluhkan Pengusaha, Komisi B Minta Kaji Ulang

BACA JUGA:Diiming-imingi Komisi Besar, Warga Sidoarjo Edarkan Sabu

Sumber: